Sinergi Antar Lembaga Jelang Ramadhan Dan Idul Fitri 1440 H Tahun 2019

Sinergisitas antar lembaga dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok perlu terus dilakukan. Hal ini tercermin dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Puasa dan Idul Fitri 1440 H/2019 M. Acara yang digagas oleh Kementerian Perdagangan dengan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan di Ballroom Hotel Gammara (10/4/2019), turut dihadiri oleh Forum Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan, beberapa Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, KPPU, Kadin, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan, Satgas Pangan, dan lembaga lainnya.

Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam sambutannya menyampaikan bahwa di beberapa daerah ada pelaku usaha kecil yang bersaing secara langsung atau tidak langsung dengan pelaku usaha besar, bahkan pelaku usaha besar tersebut pada awal usahanya berani memberikan harga jual yang sangat rendah, sehingga mematikan pelaku usaha kecil. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengeluarkan regulasi yang dapat melindungi usaha kecil.

Andi Sudirman Sulaiman juga menjelaskan perlu koordinasi antar lembaga dalam memantau pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok jelang puasa dan Idul Fitri. Disamping itu, antar daerah juga perlu berkoordinasi untuk menjaga pasokan bahan pokok, agar ketika ada daerah yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan bahan pokok, dapat segera disuplai oleh daerah yang surplus.

Kepala Kantor Perwakilan Daerah Makassar, Aru Armando, menyampaikan bahwa informasi yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan mengenai pelaku usaha besar yang menjual murah untuk mematikan usaha kecil masuk dalam kategori predatory pricing atau jual rugi. Selain itu, KPPU Kantor Perwakilan Makassar juga menyampaikan informasi bahan pokok yang perlu diperhatikan adalah bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit, karena terpantau ada kenaikan harga jelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2019.

Aru Armando juga menanggapi pernyataan Wakil Gubernur mengenai perlunya regulasi yang melindungi pelaku usaha kecil dengan pelaku usaha besar, karena apabila tidak ada regulasi yang mengatur, maka pelaku usaha kecil sulit berkembang. Oleh karenanya, KPPU memiliki daftar periksa persaingan sebagai sebuah pedoman bagi penyusun peraturan perundangan, agar produk hukum yang dihasilkan tidak bersinggungan atau bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999.

Tidak hanya itu, melalui PP No. 17 Tahun 2013, KPPU diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan antara pelaku umkm dengan pelaku usaha besar. Kemitraan, merupakan salah satu cara untuk mengembangkan usaha umkm dengan cara melakukan kerja sama dengan pelaku usaha besar. Dengan kewenangan tersebut, KPPU perlu bersinergi dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memberdayakan pelaku umkm melalui kemitraan.

Senada dengan Aru, Kepala Dinas Perdagangan, Hadi Basalamah, dalam penutupannya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat berkepentingan dalam memberdayakan pelaku umkm, dengan cara meminta industri perhotelan dan ritel yang ada di Sulawesi Selatan untuk dapat menerima produk umkm, tanpa dikenakan listing fee.

Dalam hal kebutuhan pokok, Hadi meminta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dinas teknis, untuk menyusun daftar neraca pangan agar memudahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengkoodinir daerah dalam menentukan kebijakan pemenuhan pasokan dan stabilisasi pasokan dan harga bahan pangan. “Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan tetap bekerja sama dengan pelaku usaha mengadakan pasar murah diberbagai wilayah”, urai Hadi.(cda)