Mendorong Perekonomian Luwu Timur Dengan Persaingan Usaha Yang Sehat

Malili – Luwu Timur, Senin (22/04/2019), Sosialisasi UU No.5 Tahun 1999 terus gencar dilakukan KPD KPPU Makassar guna mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di daerah. Dihadapan jajaran lingkup Organisasi Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Makassar, Aru Armando menyampaikan pentingnya pemahaman UU No.5 Tahun 1999 oleh para stakeholder salah satunya adalah pemerintah daerah. Hal tersebut erat kaitannya dengan tugas pemda pada umumnya, misalnya pengadaan barang/jasa yang sangat kental hubungannya dengan pelanggaran Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 yakni persekongkolan dalam tender, sebab terdapat hal-hal yang harus diketahui oleh Kepala daerah, Pokja dan ULP terkait kewenangan yang dimiliki KPPU.

Dalam perekonomian dan dunia bisnis diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang memenuhi prinsip persaingan usaha untuk dapat menarik minat investor luar masuk ke daerah sehingga akan dapat menumbuhkan perekonomian di wilayah tersebut. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah daerah sebagai lembaga legislatif di daerah untuk dapat bersama-sama menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat melalui Peraturan Daerah agar terciptanya sinkronisasi antara kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dengan UU yang ada.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Daerah Luwu Timur, Bahri Suli menyampaikan “sosialisasi ini penting dan merupakan upaya strategis, walaupun kegiatan ini baru pertama kali kami mendapatkannya dari KPPU”. Banyak jajaran pemda kami yang belum mengetahui tentang tugas dan wewenang KPPU, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan informasi dan pemahaman terkait UU No.5 Tahun 1999 dapat lebih dipahami secara mendalam untuk menghindari terjadinya pelanggaran terkhusus yang kaitannya dengan pengadaan barang/jasa. Sosialisasi ini perlu dimaksimalkan, bukan hanya ke pemda saja namun juga kepada pelaku usaha sehingga proses dapat dilakukan secara transparan dan dapat dipahami oleh seluruh komponen. Tidak ada lagi diskriminasi kepada pelaku usaha tertentu, dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada investor siapa pun yang ingin berinvestasi. Lebih lanjut “Mudah-mudahan seluruh kegiatan usaha yang kami lakukan di Luwu Timur tidak ada bertentangan dengan UU yang berlaku” ujar Bahri. Tak luput pula pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak KPPU yang telah berkenan berkunjung guna memberikan sosialisasi ini.(dt)