Atensi KPPU terhadap Upaya Peningkatan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Makassar melalui Katalog Elektronik Lokal

Dalam rangka menjaga hubungan antar lembaga antara KPPU Kantor Perwakilan Daerah Makassar dengan Pemerintah Kota Makassar, pada hari Senin (8/4), KPD Makassar yang dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Yunan Andika Putra selaku Kepala Bagian Penegakan Hukum, telah menghadiri undangan Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Pemerintah Kota Makassar, bertempat di Ruang Pola Balaikota Makassar.

Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD beserta dengan perwakilan dari Kajaksaan Negeri Makassar, Polwiltabes Makassar, BPKP Sulawesi Selatan dan KPPU KPD Makassar, merupakan seremonial dari penandatanganan MoU dan PKS sebagai salah satu dasar pelaksanaan Katalog Elektronik Lokal khusus untuk Kota Makassar. Kegiatan yang diawali sambutan dari Ardiansyah Malik Nasution selaku Koordinator Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyampaikan bahwa KPK yang awalnya mendorong agar Kota Makassar menerapkan Katalog Elektronik Lokal agar pengadaan barang dan jasa dapat terukur kegiatannya, tepat jumlahnya dan transparan pelaksanaannya. Dengan penerapan sistem ini juga diharapkan sebagai media pencegahan terhadap potensi prilaku koruptif serta memberikan keamanan bagi pelaksana pengadaan. Selanjutnya, kesempatan diberikan kepada Ronny Dwi Susanto selaku Kepala LKPP yang menyampaikan bahwa Makassar merupakan kota ke-6 yang dilakukan penandatanganan kerjasama untuk pembentukan Katalog Elektronik Lokal. LKPP mendorong pengaplikasian sistem ini bukan hanya untuk memudahkan dan memberikan rasa aman bagi pelaksana pengadaan tetapi juga menumbuhkembangkan UMKM melalui masuk ke jaringan e-katalog. Selain itu sistem ini juga akan memfasilitasi kebutuhan operasional OPD seperti ATK sampai dengan jamuan tamu dengan memberikan jaminan tepat jumlah dan harga sehingga antar OPD tidak akan ada lagi pengadaan yang barang dan penyedianya sama tetapi harganya berbeda-beda.

Setelah penandatanganan, Danny Pomanto, selaku Walikota menyampaikan walaupun Makassar merupakan Kota ke-6 yang menandatangani pembentukan Katalog Elektronik Lokal bersama dengan LKPP, tetapi Beliau berkomitmen untuk mempercepat proses pengaplikasiannya sehingga sebelum 8 Mei 2019 atau hari terakhir menjabat sebagai Walikota Makassar, sistem tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pada lingkup Pemerintah Kota Makassar. Antusiasme tersebut didasari karena selama ini e-katalong selalu didominasi oleh pelaku usaha Ibu Kota dan minim keikutsertaan pelaku usaha lokal sehingga dengan diterapkannya sistem ini selain sebagai media pencegahan korupsi tetapi juga dapat meningkatkan transparansi keuangan daerah dan mengembangkan pelaku usaha lokal.(yap)