KPD KPPU Makassar Lakukan Advokasi di Mamasa Sebagai Upaya Preventif

Upaya advokasi dan sosialisasi KPPU dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah pemberian advokasi kepada pihak pemerintah sebagai salah satu stakeholder. Sehubungan dengan hal itu, KPD KPPU Makassar melakukan audiensi dalam rangka pemberian advokasi kepada Pemerintah daerah Kabupaten Mamasa, kegiatan ini berlangsung Kamis (28/03/2019) bertempat di kantor Bupati Mamasa.

Wakil Bupati Mamasa, Marthinus Tiranda, sangat menyambut baik dan positif atas langkah inisiatif KPD KPPU Makassar yang berkenan berkunjung ke Mamasa guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang prinsip persaingan usaha yang sehat kepada jajaran pemerintah daerahnya. “Terkait UU No.5 Tahun 1999, masih sebagian kecil dari pemerintah daerah Mamasa yang mengetahuinya”, kata Marthinus.

Turut hadir mendampingi Wakil Bupati dalam kegiatan ini; Bagian Hukum, Bagian Ekonomi, Bagian Humas, Bagian LPSE serta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM,

“Advokasi tentang nilai-nilai dan prinsip persaingan usaha yang sehat kepada lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa ini kami lakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran UU No.5 Tahun 1999,” dijelaskan oleh Aru Armando, Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Makassar.

“Terlebih hampir 70% Perkara yang ditangani KPPU adalah kasus persekongkolan tender dalam pengadaan barang/jasa”, ujar Aru.

Selanjutnya dalam rangka pemberian pemahaman yang lebih mendalam tentang substansi UU No.5 Tahun 1999, Aru memberikan penjelasannya tentang tugas pokok dan kewenangan KPPU dalam mengemban amanat UU tersebut, yakni Penegakan Hukum Persaingan Usaha dan Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah berkaitan dengan Kebijakan yang mempengaruhi persaingan usaha dalam bentuk kajian proses pembentukan Peraturan, Evaluasi Kebijakan, atau Rekomendasi diberlakukannya Kebijakan. Disamping itu KPPU juga mengemban tugas sebagai Pengawas Pelaksanaan Kemitraan berdasarkan PP No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Aru mengatakan “Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai saah satu wujud implementasi MoU antara KPPU dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, salah satunya yakni peningkatan kapasitas dan advokasi, sebab Mamasa merupakan salah satu kabupaten lingkup wilayah Provinsi Sulbar”.

“Kami ucapkan terima kasih kepada KPPU, dan kami berharap KPPU dapat hadir kembali di Mamasa untuk dapat memberikan Bimtek, Pelatihan ataupun Sosialisasi kepada lingkup pemerintah daerah Mamasa”, dikatakan Marthinus saat menutup pertemuan.(dt)