Sidang Pemeriksaan Pendahuluan II terhadap Dugaan Persekongkolan pada 2 (dua) Paket Tender Jalan di Kabupaten Bantaeng

Pada hari selasa (26/2), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menggelar 2 (dua) Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan II yaitu pembacaan dan penyampaian Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dari Investigator KPPU, bertempat di Ruang Sidang KPPU Kantor Perwakilan Daerah Makassar.

Kedua perkara tersebut adalah Perkara No. 16/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 terkait Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satker Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017,  dengan nilai HPS Rp. 44.413.000.000,-, yang dipimpin oleh Majelis Komisi yaitu Yudi Hidayat selaku Ketua Majelis, Dinni Melanie dan Guntur S. Saragih keduanya selaku Anggota Majelis. Sedangkan sidang perkara tersebut akan berhadapan Investigator Penuntut, yaitu Muhammad Nur Rofiq, Birowo Karnan, dan Rumondang Nainggolan, dengan para Terlapor adalah PT. Agung Perdana Bulukumba, PT. Yunita Putri Tunggal, dan PT. Nurul Ilham Pratama.

Sementara itu perkara lainnya yaitu, Perkara No. 17/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 terkait Tender Peningkatan Jalan Kampung Bakarra-Sabbannyang pada Satker Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2018, dengan nilai HPS Rp. 32.303.000.000,-, yang dipimpin oleh Majelis Komisi yaitu Dinni Melanie selaku Ketua Majelis, Yudi Hidayat dan Guntur S. Saragih keduanya selaku Anggota Majelis. Sedangkan sidang perkara tersebut akan berhadapan Investigator Penuntut, yaitu Muhammad Nur Rofiq, Birowo Karnan, dan Rumondang Nainggolan, dengan para Terlapor adalah PT. Agung Perdana Bulukumba, PT. Yunita Putri Tunggal, dan PT. Nurul Ilham Pratama.

Dalam sidang yang dibuka oleh Ketua Majelis Komisi telah memberikan kesempatan kepada para Terlapor untuk menyampaikan tanggapannya. Seluruh Terlapor dalam kedua perkara tersebut menyatakan monolak tuduhan Investigator yang telah disampaikan dalam LDP dan meminta kepada Majelis Komisi untuk memberikan waktu untuk menyelesaikan Tanggapan secara tertulis. Mejelis Komisi menyampaikan batas waktu penyampaian Tanggapan pada Terlapor adalah pada hari Selasa, 5 Maret 2019 yang diserahkan melalui Panitera atau Kantor Perwakilan Daerah Makassar. Sementara itu, dalam sidang tersebut, Investigator juga  telah menyerahkan daftar saksi dan alat bukti kepada Majelis Komisi.

Pada akhir persidangan Ketua Majelis Komisi menyampaikan bahwa LDP Investigator dan Tanggapan Terlapor yang telah disampaikan akan dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis untuk memutuskan dilakukannya Pemeriksaan Lanjutan.(yap)

 

 

Makassar, 26 Februari 2019

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia