Membangkitkan UMKM Kota Palu Melalui Regulasi

Palu, Sumbangsih KPD KPPU Makassar dalam membangkitkan pelaku UMKM di Kota Palu yakni melakukan sosialisasi dengan tema “Upaya Perlindungan Terhadap Pelaku UMKM di Daerah Melalui Regulasi Yang Berkeadilan” di Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, pada tanggal 19 Desember 2018.

Data terakhir, sebanyak lebih kurang 1200an pelaku umkm kehilangan aset dan mata pencaharian, akibat bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Kota Palu pada tanggal 28 September 2018.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, Setyo Susanto, menyatakan bahwa salah satu program Pemerintah Kota Palu untuk mendorong perekonomian pelaku umkm yakin tidak hanya memberikan bantuan permodalan, keahlian, dan pemasaran. Namun, ditambah juga dengan bantuan permodalan awal dari dana hibah berbagai lembaga donor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Bantuan modal awal bagi pelaku umkm tidak dikelola pemerintah, tapi digulirkan kepada koperasi untuk dikelola bagi kesejahteraan anggotanya”, ungkap Setyo.

Sementara itu, Peraturan Daerah mengenai perlindungan Umkm akan diinisiasi oleh DPRD Kota Palu dan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Palu. Untuk itu, Setyo berharap KPD KPPU Makassar dapat menjadi mitra dalam penyusunan regulasi dimaksud.

Kepala KPD KPPU Makassar, Aru Armando menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah dan masyarakat Kota Palu yang segera bangkit setelah terjadinya bencana gempa dan tsunami.

Senada dengan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu. Aru, menyambut baik rencana pemberian bantuan hibah yang digulirkan kepada Koperasi dan anggotanya. Dengan cara itu, diharapkan pelaku umkm yang menjadi anggota koperasi dapat segera bangkit dan mendorong perekonomian Kota Palu.

Aru juga menyatakan kesiapan KPDKPPU Makassar menjadi mitra DPRD dan Pemerintah Kota Palu dalam penyusunan Perda mengenai Perlindungan Konsumen melalui inisiatif DPRD. #PaluBangkit (cda)