Persaingan Yang Sehat Menciptakan Pelaku Usaha Yang Berdaya Saing

Makassar, Kepala KPD KPPU Makassar, Aru Armando menyampaikan pentingnya persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, agar menumbuhkan daya saing dan kemandirian bagi pelaku usaha. Hal ini disampaikan dalam Sosialisasi dengan tema Strategi Peningkatan Daya Saing Konstruksi Nasional dan Regional Yang Bebas Monopoli  yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar di Hotel d’Maleo pada tanggal 27 November 2018.

Aru Armando menyampaikan bahwa persekongkolan tender perlu dilarang karena berakibat kepada pemberi kerja tidak menerima kualitas barang dan atau jasa yang optimal serta harga pekerjaan cenderung digelembungkan. Untuk itu, semua pihak perlu untuk memantau pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing.

Sementara itu, persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa merupakan perkara yang lebih banyak ditangani oleh KPPU, padahal dalam UU No. 5 Tahun 1999 hanya ada satu pasal yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, yaitu Pasal 22, Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak  yang  terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Advokasi mengenai persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa tidak hanya dihadiri oleh Pokja, ULP, PPK, KPA, tetapi juga oleh pelaku usaha jasa konstruksi dan asosiasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, Aru menyampaikan bahwa semua pihak harus mengikuti aturan perundang-undangan dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga setelah ditetapkan pemenang tidak akan bersinggungan dengan persekongkolan yang berakibat kepada terciptanya persaingan usaha tidak sehat.

“Bahkan dalam Perpres No. 70 Tahun 2012, telah dijelaskan mengenai indikasi terjadinya persaingan tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa”, ungkap Aru.

Untuk itu, Aru berpesan kepada seluruh peserta untuk tidak melakukan persekongkolan yang dilakukan antar pelaku usaha, persekongkolan yang dilakukan antara pelaku usaha dengan pemberi kerja, maupun kombinasi keduanya. Apabila terbukti ada persekongkolan dalam pengadaan barang dan atau jasa, maka KPPU dapat memberikan sanksi adminstratif berupa denda persaingan usaha antara Rp 1 – Rp 25 Miliar kepada pelaku usaha, maupun merekomendasikan ASN yang terbukti terlibat dalam persekongkolan kepada pimpinannya.

“Apabila ditemukan indikasi kerugian negara dalam persekongkolan tersebut, maka KPPU akan merekomendasikan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti”, tegas Aru. (cda)