Pencegahan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019

Bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Fave Panakukang MAkassar, tanggal 26 Oktober 2018, KPD KPPU Makassar yang diwakili oleh Hasiholan Pasaribu selaku Investigator KPD KPPU Makassar telah hadir memenuhi undangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan materi terkait persaingan usaha yang sehat dalam hal pengadaan barang/ jasa pemerintah untuk Pemilu serentak Tahun 2019. Adapun yang menjadi peserta dalam kegiatan tersebut yaituKepala Sub Bagian Umum dan Logistik, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) dari 24 Satuan Kerja (satker) KPU Kabupaten/ Kota se Sulawesi Selatan.

Bambang selaku Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan hal yang penting karena bukan saja bernilai signifikan dalam setiap pengganggaran baik melalui APBD maupun APBN, namun juga karena tidak telepas pada pemanfaatan dana publik yang darus dikelola dan dipertanggung jawabkan dengan baik. Oleh karenanya keseluruhan proses pengadaan barang dan jasa yang kita laksanakan selama ini perlu dilakukan penyempurnaan terus menerus, bebas dari segala penyimpangan agar kualitasnya akan lebih baik dari waktu ke waktu. Salah satu langkah terobosan yang dilakukan oleh KPU untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam setiap pengadaan barang/jasa yaitu dengan mengundang KPPU untuk memberikan masukan dan pengetahuan terkait hal-hal yang dilarang dan bersinggungan dengan persaingan usaha sehingga Pokja dalam melakukan tugas-tugasnya dapat menjalankannya dengan baik.

Selanjutnya Hasiholan Pasaribu mengapresiasi kegiatan yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai langkah awal dalam mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat khususnya dalam hal pengadaan barang/ jasa pemerintah untuk Pemilu serentak Tahun 2019. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang kesekian kalinya untuk terus membekali PPK maupun Pokja dalam melakukan proses pengadaan tidak bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999.

Selanjutnya, Hasiholan Pasaribu menjelaskan bahwa KPPU merupakan Lembaga Negara yang dibentuk oleh UU No. 5 Tahun 1999, memiliki tugas dan kewenangan dalam penegakan hukum, advokasi kebijakan, pengendalian merger, dan melakukan pengawasan kemitraan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 20 Tahun 2008.

“Khusus terkait Pengadaan Barang/ Jasa terdapat satu pasal dalam UU yaitu Pasal 22 tentang Persekongkolan, hal awal indikasi terjadi pengaturan lelang yaitu pada saat perencanaan khususnya terkait dengan persyaratan teknis jangan sampai membatasi pelaku usaha lain, ini merupakan tugas dari PPK dan kemudian Pokja diharapkan lebih hati-hati dalam melakukan proses lelang khususnya tahap evaluasi dokumen penawaran, jangan sampai terjerumus ikut dalam hal persekongkolan untuk memenangkan pelaku usaha tertentu” ungkap Hasiholan

Ditambahkan Hasiholan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti Pokja atau pihak pemerintah terlibat dalam persekongkolan, KPPU tidak dapat memberikan sanksi bagi ASN. Namun, KPPU dapat melimpahkan bukti persekongkolan yang melibatkan ASN kepada aparat penegak hukum lain seperti KPK dan Kejaksaan, apabila dalam proses pengaturan tender tersebut terdapat kerugian negara.(hp)