KPD KPPU Makassar Gelar Kuliah Tamu Pada FEB Unismuh Makassar

“Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat demi terwujudnya ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat”, ujar Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Makassar, Aru Armando dalam mengawali Kuliah Tamu yang bertajuk Hukum Persaingan Usaha, bertempat diruang Iqra Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar, hari Senin, tanggal 5 November 2018.

Kegiatan ini sangat disambut positif dan cukup meriah, dapat dilihat dengan hadirnya 120 orang peserta yang terdiri dari para dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), turut hadir pula pada kesempatan ini Dekan I Agus Salim Harrang dan Wakil Dekan III Samsul Rizal.

Agus Salim Harrang menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPD KPPU Makassar yang telah bersedia hadir dalam Kuliah Tamu guna dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para mahasiswa agar mereka dapat memiliki kreatifitas, sifat kritis, memunculkan ide kreatif dalam berinovasi dan berkolaborasi dalam mengembangkan ilmu yang diperolehnya. Tidak terlepas juga bahwa ilmu hukum persaingan usaha ini juga sangat penting diketahui dan dipahami khususnya oleh para dosen FEB Unismuh Makassar agar nantinya dapat mengajarkan dan mengaplikasikan ilmu tersebut pada bahan ajar.

“Kami sebagai salah satu Perguruan Tinggi terkemuka di Makassar senantiasa berupaya mengaplikasikan ilmu sesuai dengan Tri Dharma yaitu; menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang dilandasi dengan nilai-nilai keislaman dan diarahkan sesuai dengan kebutuhan stakeholders, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan menyelenggarakan pendidikan yang berlandaskan Al Islam Kemuhammadiyahan,” dikemukakan Agus dalam penyampaian sambutannya.

Aru Armando menjelaskan, UU Persaingan Usaha dibentuk dengan maksud untuk menghilangkan segala bentuk perilaku serta perbuatan anti persaingan yang dapat menghambat pembangunan ekonomi, sehingga akan mewujudkan serta menjaga persaingan agar tetap sehat, serta diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menciptakan efisensi bagi pelaku usaha, yang tentu saja akan membawa kesejahteraan bagi konsumen.

“KPPU menjalankan empat misi utama dimana salah satunya adalah melalui upaya pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha. Salah satu strategi penting dalam upaya pencegahan adalah menginternalisasikan nilai-nilai persaingan usaha sehat kepada masyarakat, serta menjalin kerjasama dengan para stakeholder, baik dari kalangan pembuat kebijakan, akademisi, pelaku usaha maupun media massa”, tutur dia.

“Hukum persaingan usaha merupakan prasyarat ekonomi pasar bebas yang memberikan keuntungan dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu terciptanya harga yang kompetitif dengan kuaitas terbaik dan peningkatan kualitas hidup oleh karena inovasi yang terus-menerus bermunculan”, tambah dia. (dt)