KPD KPPU Makassar-BPK Prov Sulsel : Sinergi Dalam Berantas Persekongkolan Tender

“Salah satu bentuk penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sering menjadi temuan pemeriksaan adalah persekongkolan tender”, ucap Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Makassar, Aru Armando saat melakukan Audiensi dengan Kepala BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono, bertempat di kantor BPK Sulsel Makasar, pada hari Rabu, 7 November 2018.

Persekongkolan tender yang sering terjadi dapat melibatkan sesama penyedia barang dan jasa atau penyediaan barang dan jasa dengan panitia pengadaan, bahkan kadang sering pula ditemukan persekongkolan tender yang melibatkan sesama penyedia barang dan jasa sekaligus panitia pengadaan. Sebab kasus tender masih terus mendominasi perkara di KPPU, oleh karena itu KPPU terus meningkatkan sinergi dengan BPK sebab hasil audit BPK sangat diperlukan sebagai indikasi awal dalam proses penyelidikan KPPU, kata Aru.

“Pada era globalissai, persaingan usaha yang sehat merupakan hal penting yang harus dibangun untuk memberikan iklim usaha yang positif, sebab iklim usaha yang positif pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha”, tambah Aru.

Dikatakan Wahyu Priyono, “KPPU sebagai lembaga yang ditugaskan mengawasi kondisi persaingan usaha di Indonesia dinilai memiliki banyak pengalaman menangani persekongkolan penyedia barang dan jasa yang dapat merugikan konsumen, informasi mengenai hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh kami dalam merumuskan rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan BPK”.

“Melalui kerjasama KPPU dengan BPK diharapkan proses penanganan perkara di KPPU dapat semakin baik antara lain dengan memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK dalam mengungkap perkara persaingan usaha, sebaliknya BPK juga dapat memperoleh informasi dari KPPU mengenai dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara”, ujar Aru. (dt)