Upaya preventif, KPD KPPU Makassar berikan Sosialisasi kepada Pemkab Takalar

Bertempat diruang pola Kantor Bupati Takalar, Senin, (17/9/2018), KPD KPPU Makassar gelar kegiatan advokasi dan sosialisasi tentang UU No.5 Tahun 1999 kepada jajaran pemerintah daerah lingkup Sekretariat Daerah Takalar. Hadir dalam kesempatan 3ini Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Makasar, Aru Armando. Kegiatan ini sangat disambut baik dan positif oleh Pemda Takalar, hal tersebut dapat dilihat dari antusias peserta yang sebagian besar merupakan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda Takalar.

Kegiatan diawali dengan sambutan Bupati Takalar yang disampaikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Syarifuddin. Turut hadir pula Asisten II Bidang Perekonomian serta Kepala Bagian Ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar saat ini tergolong cukup tinggi yang mendukung terciptanya iklim peluang investasi berusaha yang lebih besar”, ucap Syarifuddin. Selain itu, kami sangat mengapresiasi atas kunjungan KPPU di Takalar, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang UU No.5 Tahun 1999 dan lembaga KPPU.

“Mengedepankan pertumbuhan ekonomi tidak menjadi persoalan sepanjang hal tersebut dapat berjalan dengan prinsip berkeadilan, tidak hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja melainkan sampai merata sampai masyarakat”, ujar Aru.

Selanjutnya, Aru menyampaikan bahwa, “Advokasi dan sosialisasi tentang UU No.5 Tahun 1999 serta lembaga KPPU yang mengemban amanat UU tersebut dilakukan sebagai langkah preventif atau pencegahan, jangan sampai bertemu dalam perkara persaingan usaha tidak sehat”. dikatakan juga, bahwa KPPU juga gencar memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah terhadap aturan yang tidak sesuai substansi UU No.5 Tahun 1999. Sehingga nantinya diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, agar dapat membantu mengakselerasi pertumbuhan perekonomian di daerah sebagai wujud dari sehatnya persaingan usaha.

Dikatakan Aru, tujuan dan manfaat UU No.5 Tahun 1999 salah satunya adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pentingnya kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak khususnya pemerintah daerah guna penegakan hukum dan internalisasi prinsip dan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, sebab tanggungjawab penegakan hukum persaingan Indonesia tidak dapat dipikul sendiri oleh KPPU. Oleh karena itu butuh peran serta berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah daerah dalam mengawasi dan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. (dt)