Melindungi UMKM Melalui Kebijakan

Sektor UMKM telah terbukti mampu bertahan dari krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia. Namun, saat ini pelaku umkm mengalami ketidakseimbangan posisi tawar dalam kerja sama kemitraan. Hal ini terungkap dalam sosialisasi Asistensi Kebijakan Perlindungan UMKM “Membangun UMKM Melalui Perjanjian Kemitraan”, yang dilakukan KPPU Makassar di Kota Palu (13/06/2018).

Kegiatan yang dihadiri oleh Organisasi Pemerintah Kota Palu, Pelaku UMKM dan pelaku usaha yang bermitra dengan umkm, berlangsung menarik. Asisten Adminstrasi Perekonomian Setda Kota Palu, Imran, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sektor umkm perlu dikembangkan dan disaat yang bersamaan perlu dilindungi melalui kebijakan pemerintah.

Senada dengan Imran, Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Makassar, Aru Armando menyampaikan bahwa pemerintah perlu didorong untuk mengeluarkan regulasi perlindungan umkm yang didalamnya, mewajibkan perjanjian kemitraan antara pelaku umkm dengan pelaku usaha besar.

Direktur Pengawasan Kemitraan, Dedi Sani Ardi, mengungkapkan bahwa salah satu kewenangan KPPU adalah melakukan pengawasan pelaksanaan perjanjian kemitraan. Tujuannya, menghindari adanya posisi tawar yang tidak seimbang antara pelaku umkm dengan pelaku usaha besar.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu, Setyo Susanto menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Palu senantiasa melakukan pengembangan umkm dengan mengadakan pelatihan manajemen dan perbaikan kualitas produk umkm. Selain itu, saat ini Pemerintah Kota Palu sedang menyusun rancangan peraturan mengenai perlindungan umkm dan berharap dapat bekerja sama dengan KPPU. (cda)