Kadin Ingin KPPU Diperkuat

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan Sosialisasi pengawasan Kemitraan (Jumat, 7 September 2018). Berbeda dengan kegiatan sebelumnya, kali ini KPPU mengundang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan wadah bagi pengusaha di Provinsi Sulsel. Sosialisasi yang diadakan di Kantor KPPU, Gedung Keuangan Negara II Jalan Urip Sumoharjo, dihadiri oleh Wakil Ketua KPPU, Ukay Karyadi, Aru Armando selaku Kepala Kantor Perwailan Daerah Makassar, Ketua KADIN Sulsel Zulkarnain Arief, dan beberapa pengurus KADIN Sulsel.

Ukay Karyadi menjelaskan cita-cita dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Laragan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah untuk mengoreksi struktur pasar perekonomian yang tidak sehat dikala itu, dimana perekonomian hanya berputar pada kelompok yang itu-itu saja. Hal tersebut yang kemudian membuat UMKM di Indonesia sulit untuk berkembang.

Banyak perusahaan kecil dengan modal yang pas-pasan harus rela untuk gulung tikar karena tidak sanggup bersaing, “dari hulu kehilir dikuasai semuanya. Bahkan hampir semua komoditas strategis yang dikuasai. kesusahanlah para pedagang kecil itu” tegas Ukay.

Apalagi pola perilaku praktek monopoli masih saja terjadi, hanya metodenya saja yang berbeda. Melalui UU No. 20 Tahun 2008 jo. PP No. 13 Tahun 1999 013,  KPPU diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan perjanjian antara pelaku usaha besar dengan pelaku umkm.

Ketua KADIN Sulsel, Zulkarnain Arif mengatakan di Sulawesi Selatan ini begitu banyak praktek monopoli yang terjadi dan merugikan pelaku usaha kecil. Salah satu contohnya, di Sulsel terdapat tiga pabrik gula yang dibentuk, namun hanya mampu bertahan selama beberapa bulan saja, karena pelaku usaha yang lebih besar memproduksi gula rafinasi yang langsung dijual kepasaran. Padahal secara aturan gula rafinasi tidak boleh langsung dikonsumsi, namun karena harganya yang lebih murah sehingga laku dipasaran.

“Kami sebagai KADIN berharap agar KPPU ini statusnya bisa sama-lah dengan KPK, agar dapat lebih aktif lagi dalam memberantas praktek monopoli. Kami harap dendanya juga bisa lebih tinggi lagi, jika keuntungan dari hasil praktek monopoli triliunan sementara dendanya miliaran, mereka pasti lebih memilih tetap melakukan monopoli.” Ungkap Zulkarnain. (wdr)