Sinergi Antara KPPU dengan Tribun Manado

Dalam upaya penegakan hukum KPPU bekerja sangat hati-hati dengan menerapkan asas praduga tak bersalah. Hal ini terungkap dalam diskusi antara Guntur Syahputra Saragih dan Kodrat Wibowo , keduanya merupakan Komisioner KPPU dan Aru Armando, Kepala KPD Makassar dengan Tribun Manado yang diwakili oleh Pemimpin Redaksi Sigit Sugiharto, Manager Liputan Charles Komaling, Redaktur Herviansyah dan Redaktur Fernando Lumowa.

Diskusi ini dilakukan di Kantor Tribun Manado pada hari Rabu, 15 Agustus 2018. Aru menyampaikan bahwa tidak hanya penegakan hukum, KPPU juga memiliki wewenang dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah, menerima pemberitahuan merger dan melakukan pengawasan perjanjian kemitraan.

Kodrat Wibowo menambahkan bahwa KPPU dapat menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dan dalam melakukan penanganan perkara, KPPU harus mengumpulkan minimal dua alat bukti, apakah laporan tersebut merupakan kompetensi absolut dari KPPU atau bukan. Disamping itu, KPPU tidak dapat memberikan informasi secara detil terkait proses penanganan perkara yang sedang dilakukan sampai selesai masa persidangan dan adanya putusan yang menyatakan Terlapor bersalah atau tidak.

Dalam hal pengawasan pelaksanaan perjanjian kemitraan, UU No. 20 Tahun 2008 jo PP No. 17 Tahun 2013 memberikan kewenangan bagi KPPU untuk melakukan pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku umkm, maupun antara pelaku usaha menengah dengan pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil. Kemitraan merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada pelaku umkm, agar tidak tidak terjadi penguasaan yang berakibat kepada pelaku umkm tidak dapat berkembang.

Sigit Sugiharto menyambut baik kedatangan KPPU dalam rangka sinergi dengan media dan menyampaikan bahwa KPPU sangat berperan dalam mengawasi persaingan usaha. Untuk itu, KPPU harus memberikan edukasi berupa sosialisasi dan workshop kepada masyarakat dan stakeholder, terkait tugas dan kewenangannya. Kegiatan tersebut akan memberikan feedback dari masyarakat maupun dari media, berupa informasi atau laporan terhadap potensi pelanggaran persaingan usaha. (cda)