KPD Makassar Mendorong Kemitraan Yang Sehat dan Berdaya Saing

Makassar, “Pada prinsipnya UMKM bukan pelaku usaha biasa, ada keberpihakan, tidak bisa sama” urai Guntur Syahputra Saragih, Komisioner KPPU dalam Sosialisasi pengawasan kemitraan dengan tema “Pengawasan Perjanjian Kemitraan Yang Sehat Untuk UMKM Yang Kuat dan Berdaya Saing” yang dilaksanakan di KPD Makassar pada tanggal 8 Agustus 2018 dan dihadiri oleh Dinas Koperasi dan UMKM se Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat, pelaku usaha perusahaan inti maupun pelaku umkm. Sosialisasi ini bertujuan agar semua pihak memahami pentingnya perjanjian kemitraan sesuai UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 17 tahun 2013 yang memberikan kewenangan kepada KPPU untuk mengawasi pelaksanaan kemitraaan, antara pelaku umkm dengan pelaku usaha besar.

Guntur juga menyampaikan bahwa dalam kemitraan harus ada prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Untuk itu, pemerintah daerah wajib menyediakan data dan informasi pelaku umkm yang siap bermitra, mengembangkan proyek percontohan kemitraan, memfasilitasi dukungan kebijakan dan berkoordinasi dalam penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan.

Aru Armando, Kepala KPD Makassar, menyatakan bahwa dalam perjanjian kemitraan yang perlu perlu diperhatikan oleh semua pihak adalah larangan kepemilikan, KPPU tidak menginginkan kegiatan kemitraan yang semu yang dilakukan pelaku usaha besar dengan membentuk unit usaha sebagai mitranya, agar memperoleh keuntungan dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai dukungan kepada umkm.

Tujuan dari kemitraan adalah untuk saling membesarkan usaha para pihak yang bermitra dan jangan sampai ada penguasaan oleh pelaku usaha besar kepada pelaku umkm, dengan cara memberikan syarat pembayaran yang merugikan kepada pelaku umkm. Untuk itu, KPPU mendorong semua pihak dalam melaksanakan kemitraan harus seusai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (cda)