Upaya Pencegahan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 KPD KPPU Makassar Berikan Advokasi Pemerintah Kabupaten Mamuju

Mamuju (9/7/2018), bertempat diruang aula lt.3 kantur Bupati Mamuju terselenggara kegiatan Sosialisasi UU No.5 Tahun 1999 dengan peserta berjumlah 75 orang yang merupakan organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju. Hadir dalam kegiatan ini Aru Armando selaku Kepala KPD KPPU Makassar, Syamsul Suddin selaku Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Ahmad Yusuf selaku Kepala Bagian Ekonomi.
“KPPU senantiasa melakukan sosialisasi sebab belum banyak yang memahami secara komprehensif mengenai UU No.5 Tahun 1999 termasuk juga tentang kewenangan KPPU sebagai lembaga negara yang mengemban amanat UU tersebut”, dikatakan Aru Armando dalam sambutannya.
Sosialisasi dan Advokasi senantiasa menjadi langkah awal yang dilakukan KPPU untuk dapat menjalin komunikasi, koordinasi dan sinergi terkait dengan upaya pencapaian tujuan masing-masing. Salah satu tujuan KPPU bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju adalah ingin mensejahterakan masyarakat.
Terkait kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dengan pertumbuhan ekonomi, hampir seluruh daerah ingin memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetapi ada hal yang sering terlupakan yakni bahwa selama ini kita hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa tidak memperhatikan pertumbuhan ekonomi tersebut telah berkeadilan atau tidak. Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan adalah jika dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Sehingga KPPU berharap pertumbuhan Kabupaten Mamuju agar dapat selaras dengan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, artinya pertumbuhan ekonomi yang dibangun atas dasar persaingan usaha sehat akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, dikatakan Aru.
Pemerintah sangat menyambut baik kegiatan Sosialisasi UU No.5 Tahun 1999 yang dilakukan KPPU, ujar Syamsul Suddin dalam sambutannya mewakili Bupati Mamuju. Semoga para peserta kegiatan ini dapat menyimak dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya yakni tentang nilai-nilai dan prinsip persaingan usaha yang sehat. yang kedepannya diharapkan hukum persaingan usaha dapat digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan teknis Pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan. Selain itu diharapkan terjalin kerjasama kelembagaan dan sinergitas Pemerintah daerah dengan KPPU dalam menciptakan iklim usaha yang sehat di Mamuju.(dt)