Pentingnya Validitas Data Bagi KPPU

KPPU membutuhkan data yang valid pada proses penegakan hukum maupun dalam rangka penelitian persaingan usaha tidak sehat, seperti yang diungkapkan oleh Aru Armando selaku Kepala KPD KPPU Makassar kepada M. Edy M. Selaku Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam advokasi prinsip persaingan usaha yang sehat di Kendari pada hari Kamis, 12 Juli 2018.

BPS sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, berperan menyajikan data bagi kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Oleh karenanya, sangat tepat bagi KPPU yang telah bekerja sama dengan BPS dalam hal penyajian dan pemanfaatan data statistik dalam bidang persaingan usaha.

Aru menjelaskan mengenai tugas dan wewenang KPPU dalam menegakkan hukum persaingan berdasar UU No. 5 Tahun 1999, yaitu melakukan penengakan hukum, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah, melakukan notifikasi merger, serta tugas tambahan melakukan pengawasan kemitraan sesuai UU No. 20 Tahun 2008 jo PP No. 17 Tahun 2013.

Untuk itu, KPPU sangat berkepentingan terhadap data statistik, terutama yang berkaitan dengan kemitraan dan kegiatan perekonomian dibidang persaingan usaha. “Data yang disajikan oleh BPS merupakan data yang valid dan salah satu sumber data bagi penelitian KPPU”, urai Aru.

Edy menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan KPD KPPU Makassar ke BPS Provinsi Sulawesi Tenggara dan menyampaikan akan bekerja sama dengan KPPU sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga.

Salah satu tugas BPS yaitu melakukan sensus ekonomi pada Tahun 2016 yang didalamnya berkaitan dengan kemitraan. Oleh karenanya sensus ekonomi yang dilakukan oleh BPS merupakan gambaran secara menyeluruh kegiatan perekonomian di Indonesia.

Di samping itu, untuk memudahkan pemangku kepentingan dalam melihat gambaran ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara, BPS sudah meluncurkan aplikasi Sisera yang didalamnya terdapat data makro potret perekonomian di Sulawesi Tenggara, diharapkan aplikasi tersebut dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk melakukan penelitian maupun kajian.

Aru menyambut baik aplikasi Sisera yang sudah diluncurkan, karena sudah saatnya digitalisasi data dan informasi diterapkan dalam tata kelola pemerintahan sehingga dapat mengurangi perbedaan data dalam merumuskan suatu kebijakan. (cda)