Menjaga Regulasi Yang Pro Persaingan Pada Pendirian Pasar Induk Beras Lapadde

Pasar Induk Beras (PIB) Cipinang merupakan barometer harga beras nasional, dampaknya harga beras di Sulawesi Selatan senantiasa berfluktuasi. Untuk itu, pendirian PIB Lapadde terus dimatangkan agar segera diresmikan dan menjadi pembanding harga beras nasional. Hal ini terungkap dari diskusi yang dilaksanakan di Kantor Bulog Divre Sulselbar yang dihadiri KPPU, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemangku kepentingan lainnya, pada hari Kamis, 19 Juli 2018.

Pendirian PIB Lapadde merupakan pilot project sebagai pembanding harga beras di daerah, khususnya untuk wilayah Kawasan Indonesia Timur. Tentunya sangat wajar apabila Sulsel menjadi provinsi pertama yang memiliki pasar induk selain Cipinang, mengingat beras asal Sulsel sudah dikirim hampir ke seluruh Indonesia. “Pasar Induk Lapadde didirikan untuk membantu menstabilkan harga beras dan juga untuk mengetahui berapa produksi beras di Sulawesi Selatan” urai Nurdiana, Wakil Kepala Bulog Divre Sulselbar.

Darwin, Kepala Bidang IT Bulog Pusat menyampaikan bahwq selama tahun 2017, Bulog Sulsel sudah mendistribusikan beras sebanyak 260 ribu ton hampir ke seluruh Indonesia. “Pasar Induk Beras Lapadde menjadi instrumen pencatatan neraca perdagangan daerah, pengendali harga, dan dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah”.

Di samping itu, adanya pasar induk beras secara tidak langsung akan mampu meningkatkan pendapatan petani, sebabnya, petani dapat langsung menjual gabah kering panen ke pasar induk. “Untuk mensukseskan pendirian pasar induk ini, kami membutuhkan kebijakan dari dinas terkait, agar ada regulasi perdagangan beras di Sulawesi Selatan dapat melalui pasar induk”, urai Darwin.

“Regulasi pendirian PIB Lapadde harus memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat, jangan sampai bertentangan dan malah menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat”, tegas Aru Armando, Kepala KPD Makassar.

Untuk mencegah hal tersebut, KPPU akan memberikan asistensi mengenai penyusunan regulasi sesuai kewenangan yang dimiliki dan berharap pendirian PIB Lapadde segera direalisasikan, karena sejalan dengan saran KPPU kepada pemerintah untuk mendirikan pasar induk beras di daerah sentra produksi.

Sementara itu, Hadi Basalamah, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sependapat dengan Aru, bahwa regulasi yang nantinya dikeluarkan jangan sampai menimbulkan praktek bisnis yang tidak sehat. Selain itu, juga harus memperhatikan pola perdagangan yang sudah ada dan semua pihak harus mengupayakan pedagang beras mau memasarkan berasnya di PIB Lapadde.(cda)