Mempererat Koordinasi TPID, KPD KPPU Makassar Advokasi BI Sulawesi Tenggara

Kendari (11/7/2018). Perilaku kartel berakibat kepada tingginya harga suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen. Hal ini menjadi salah satu topik yang dibahas dalam advokasi yang dilakukan Aru Armando, Kepala KPD Makassar kepada Minot Purwahono selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga dihadapan Daniel A. Prasetyo selaku Analis dan Bhaskara Adiwena serta Rahayu yang masing-masing menjabat sebagai Asisten Analis.

“Sayangnya sanksi maksimal sebesar dua puluh lima miliar rupiah belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku kartel, padahal keuntungan yang diperoleh mereka jauh melebihi sanksi maksimal tersebut”, ungkap Aru.

Aru juga menjelaskan bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, KPPU memiliki tugas utama yaitu melakukan penegakan hukum, memberikan saran dan pertimbangan, dan menerima pemberitahuan merger. Selain itu, melalui UU No. 20 Tahun 2008 jo PP No. 17 Tahun 2013, KPPU diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Selain itu, KPPU juga aktif melakukan survey harga komoditas pangan, terutama yang termasuk ke dalam volatile food penyumbang inflasi dan berkoordinasi dengan TPID serta Satgas Pangan untuk menjaga distribusi dan menjaga stabilitas harga pangan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Minot menyampaikan bahwa tingginya permintaan hasil perikanan tangkap dari luar daerah berakibat pada kurangnya pasokan dan harga menjadi lebih tinggi, sehingga perikanan tangkap menjadi salah satu penyumbang inflasi di Sulawesi Tenggara. Untuk mengurangi hal tersebut, TPID Provinsi Sulawesi Tenggara selalu berkoordinasi antar instansi dan berharap KPPU dapat berkontribusi dalam rapat koordinasi yang akan datang.

TPID Sulawesi Tenggara berusaha mendorong Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan regulasi yang mengatur tata niaga komoditas pangan dan berharap KPPU dapat turut serta, agar regulasi tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Aru menyambut baik rencana tersebut dan KPPU akan membantu pemerintah daerah melalui pemberian saran dan pertimbangan, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.(cda)