KPPU Makassar Diharapkan Hadir Pada Rakor TPID Provinsi Sulawesi Utara

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara ditopang oleh beberapa sektor yang hampir merata, tidak ada sektor yang terlalu dominan. Hal ini terungkap dari hasil diskusi dan pertukaran informasi serta data dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Manado, Kamis, 5 Juli 2018.

Gunawan, Kepala Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mengutarakan bahwa penyebaran pertumbuhan ekonomi Sulut yang tidak didominasi pada sektor komoditas tertentu memiliki dampak positif dan negatif. Positifnya, misalnya ketika permintaan pada sektor tambang meningkat, maka sektor pertambangan di Sulut akan mengalami peningkatan. Disisi lain, pertumbuhan tersebut tidak akan memberikan dampak terlalu tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, karena pertambangan bukan sektor yang dominan di Sulut.

Tingkat inflasi di Sulawesi Utara pada Tahun 2017 mencapai 2,44 persen (yoy) berada di bawah inflasi nasional sebesar 3,61 persen (yoy) dan sektor komoditas pangan merupakan salah satu penyumbang inflasi di Sulut. “Barito, bawang, rica dan tomat merupakan komoditas penyumbang inflasi di Sulut”, ungkap Gunawan.

Charisma, Kepala Bagian Pencegahan KPPU Makassar menyampaikan bahwa KPPU senantiasa bekerjasama dengan berbagai instansi, salah satunya Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Disamping itu, KPPU juga selalu berkoordinasi dengan TPID di sepuluh provinsi, sesuai dengan wilayah kerja KPPU Makassar yang meliputi Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua.

Volatile food merupakan penyumbang inflasi di Indonesia, tingginya permintaan terhadap komoditas pangan perlu diantisipasi oleh pemerintah melalui kebijakan yang tepat. Untuk itu, koordinasi dengan TPID di daerah perlu dilakukan secara berkesinambungan, sebagai salah satu mekanisme pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki KPPU.

Saran dari KPPU dibutuhkan sebagai masukan bagi TPID Provinsi Sulawesi Utara dalam menjaga stabilitas inflasi, terutama mengenai kewenangan KPPU terhadap kegiatan ekonomi yang bisa saja berpotensi terjadi persaingan usaha tidak sehat.” Kami berharap KPPU dapat menghadiri Rapat Koordinasi TPID Provinsi Sulawesi Utara yang akan datang”, tutup Gunawan. (cda)