KPD KPPU Makassar Jalin Sinergi Dengan Bank Indonesia Sulawesi Barat

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), KPD KPPU Makassar terdiri dari Kepala Kantor KPD KPPU Makassar Aru Armando didampingi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dahliana Tanur dan Andi Zunnurain selaku staf melakukan Audiensi dan koordinasi dengan BI Sulbar bertempat di kantor BI Sulbar Mamuju (9/7/2018). Kegiatan ini diterima langsung oleh Dadal Angkoro beserta jajarannya pada Bagian Analisis dan Pengembangan Ekonomi.

“Kami sangat mengapresiasi upaya dan kinerja KPPU dalam memberantas kartel dan para mafia pangan pada sektor pangan, dan selama ini kami pun dari BI Sulbar senantiasa berusaha membantu kerja KPPU terutama dalam pengendalian inflasi daerah di Sulbar  misalnya pemberian data statistik komoditas pangan”, dijelaskan Dadal Angkoro.

Jika dicermati lebih mendalam permasalahan tingginya inflasi yang terjadi padavolatile food cenderung bersifat oligopoli, dan dalam penyelesaian permasalahan yang timbul tidak hanya menjadi tangungjawab Bank Indonesia, akan tetapi merupakan tanggungjawab aparatur negara lainnya yang terkait. Untuk itulah perlunya kerjasama yang baik antar instansi terutama dalam hal penyajian data dan neraca pangan yang valid pada setiap daerah.

Menanggapi hal tersebut, Aru Armando menjelaskan bahwa permasalahan kartel dan mafia panganberpotensi terjadi pada struktur pasar oligopoli. Melihat kondisi ini, KPPU sebagai lembaga negara yang berwenang atas otoritas pengawasan persaingan usaha, setidaknya mengawasi 2 (dua) hal yaitu; perilaku pelaku usaha dan struktur pasar. Disamping itu terkadang juga distribusi dan penetapan harga dipengaruhi oleh regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Untuk itu KPPU melakukan advokasi kebijakan untuk menilai regulasi tersebutapakah cenderung memberikan perlindungan dari sisi hulu, sementara sisi hilir diserahkan pada mekanisme pasar.

“Struktur jejaring pada setiap komoditas berbeda-beda namun pada jejaring tertentu bersifat oligopolistik. Struktur jejaring yang panjang dan bersifat oligoplistik, pelaku usaha akan dengan mudah melakukan perilaku yang bertentangan dengan persaingan uusaha tidak sehat, misalnya dalam bentuk kartel”, kata Aru. Untuk itulah perlu penguatan sinergitas KPPU dengan BI selaku koordinator Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan pemerintah daerah selaku regulator dan pemangku kebijakan untuk secara bersama-sama menjaga agar harga pangan stabil dan pasokan tersedia.(dt)