KPD KPPU Makassar Advokasi Pokja Pemkab Barru Guna Meminimalisir Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999

Mengantisipasi terjadinya persekongkolan tender, tim KPD KPPU Makassar terdiri dari Aru Armando selaku Kepala KPD KPPU Makassar didampingi Kepala Bagian Pencegahan Charisma dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dahliana melakukan upaya advokasi terhadap Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Barru bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Barru, Senin pagi (23/7/2018), kegiatan ini diterima oleh Usman Arsyad selaku Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Kepala KPD Makassar Aru Armando menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pokja ULP untuk lebih memahami substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terutama Pasal 22, jangan sampai tender yang dilakukan menjadi objek Perkara KPPU. “Pertemuan kita saat ini merupakan upaya pencegahan, jangan sampai terjadi pelanggaran UU Persaingan Usaha dan jangan sampai nanti bertemu pada Perkara,” ujar Aru.

Ditambahkan Aru, apabila dalam proses penanganan perkara oleh KPPU ditemukan bukti bahwa Pokja atau pihak Pemerintah daerah terlibat dalam persekongkolan maka KPPU tidak berwenang memberikan sanksi bagi ASN tersebut. Namun, KPPU dapat melimpahkan bukti persekongkolan yang melibatkan ASN kepada aparat penegak hukum lainnya seperti KPK, BPK, Kejaksaan dan Kepolisian, jika dalam proses pengaturan tender tersebut terdapat kerugian negara. Terlebih KPPU telah memiliki kerjasama/MoU dengan para aparat penegak hukum tersebut dalam hal penegakan hukum persaingan, guna meningkatkan upaya pengawasan praktek ponopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Usman mengatakan bahwa “Pemkab Barru mengucapkan terima kasih kepada KPPU yang telah berkesempatan melakukan audiensi sekaligus pemberian advokasi tentang UU No.5 Tahun 1999 kepada para Pokja pengadaan barang/jasa di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, selain itu kami sangat mendukung KPPU dalam hal yang senantiasa giat melakukan sosialisasi maupun advokasi”.(dt)