Peran KPPU Makassar Dalam TPID Provinsi Sulawesi Selatan

Jelang buka puasa pada hari Rabu, 6 Juni 2018, KPPU Makassar mengikuti Rapat Koordinasi TPID Provinsi Sulawesi Selatan yang diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Hotel Clarion Makassar dan mengundang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dwipoetra Soeyasa Besar, Direktur BI Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan mengenai kondisi inflasi bulan Mei 2018 yang tercatat mencapai 0,37% (mtm) dan 4,17% (yoy) lebih tinggi dari inflasi nasional. Tingginya inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan masih didominasi oleh volatile food yaitu cabai merah, beras, bandeng, cakalang, telur ayam, dan telur. Tingginya harga komoditas tersebut lebih disebabkan karena peningkatan permintaan oleh konsumen pada awal bulan Ramadhan, namun pada saat ini harga komoditas tersebut sudah bergerak turun. “Pemerintah perlu mewasdai kenaikan komoditas pangan menjelang lebaran, karena permintaan terhadap komoditas tersebut akan meningkat kembali”, papar Dwipoetra.

Since Erna Lamba, Kepala Biro Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan kepada OPD untuk mengirimkan data stok dan harga komoditas di setiap Kabupaten/Kota sebagai database, agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama TPID dapat segera mengambil langkah antisipasi terkait permasalahan komoditas pangan di daerah.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Amir, Satgas Pangan Polda Sulsel, agar pimpinan SKPD dapat turun langsung ke lapangan untuk memantau pergerakan harga harga pangan, stok pangan, dan jalur distribusinya sebagai validitas data. Apabila di lapangan ternyata ditemukan permasalahan terkait stok dan jalur distribusi yang mengarah kepada tindak pidana, maka satgas pangan akan menindaklanjuti dengan penegakan hukum.

Senada dengan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Satgas Pangan, Charisma Desta Ardianysah, Kabag Pencegahan KPPU Makassar, menyampaikan perlunya dibuat suatu sistem real time terkait jumlah stok dan pergerakan harga pangan dimasing-masing kabupaten/kota, sehingga masyarakat dapat memantau pergerakan harga dan dapat menyampaikan langsung ke pemerintah apabila di daerah ada kenaikan harga pangan, sehingga pemerintah dapat segera mengambil langkah antisipasi.

Sebagai penutup rapat koordinasi TPID Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Firda, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan perlu dibuat mekanisme penyampaian data stok dan harga di masing-masing kabupaten/kota. Untuk itu, meminta kepada Dinas terkait dapat mengkoordinasikan kepada dinas di kabupaten/kota, agar data yang dimiliki pemerintah seusai dengan kondisi riil dilapangan. (cda)