KPPU Makassar Mendorong Pemerintah Kota Palu Mengeluarkan Regulasi Mengenai Ritel

Pemerintah Kota Palu berencana mengeluarkan regulasi mengenai ritel sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan pelaku umkm melalui kemitraan, seperti yang disampaikan Sigit Purnomo selaku Wakil Walikota Palu kepada Walikota Palu dalam rangkaian sosialisasi yang dilakukan oleh KPPU Makassar (Kamis, 28/6/2018).

Sigit menyampaikan hasil pertemuan dengan KPPU Makassar mengenai pentingnya perjanjian kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku umkm. Perjanjian tersebut tidak hanya melindungi pelaku umkm, tetapi juga mendudukkan keduanya dalam posisi yang seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, KPPU juga akan menjadi pendamping dari awal bagi Pemerintah Kota Palu dalam penyusunan regulasi mengenai toko ritel modern untuk menghindari regulasi yang berpotensi mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Menanggapi penyampaian tersebut, Hidayat, Walikota Palu, sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh KPPU Makassar sebagai mitra kerja Pemerintah Kota Palu yang akan mendampingi dalam penyusunan regulasi mengenai toko modern yang didalamnya akan diatur mengenai kemitraan.  Tentunya dengan regulasi ini dapat menumbuhkembangkan pelaku umkm menjadi pelaku usaha besar dan memberikan kepastian hukum kepada toko modern untuk berusaha di Kota Palu, yang pada gilirannya keduanya dapat saling melengkapi.

Senada dengan Walikota dan Wakil Walikota Palu, Aru Armando, Kepala KPPU Makassar menyampaikan bahwa sudah menjadi tugas KPPU memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan regulasi. Adanya regulasi mengenai penataan toko modern yang didalamnya juga mengatur mengenai kemitraan, akan memudahkan pengawasan bagi pemerintah daerah dan KPPU terhadap pelaksanaan kemitraan antara pelaku umkm dengan pelaku usaha besar. (cda)