KPPU Diharapkan Menjadi Pendamping Pemerintah Kota Palu

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah terbukti mampu bertahan dari krisis ekonomi yang sempat melanda Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Sigit Purnomo, Wakil Walikota Palu dalam “Sosialisasi Peran KPPU dalam mindungi UMKM melalui Kebijakan Persaingan” yang dilaksanakan di Ruang Kerja Wakil Walikota Palu pada hari Kamis, 28 Juni 2018.

Kegiatan yang digagas oleh KPPU Makassar dihadapan Pemerintah Kota Palu dan DPRD Kota Palu membahas mengenai pemberdayaan umkm melalui kemitraan, khususnya pada industri ritel yang ada di Kota Palu.

Aru Armando, Kepala KPPU KPD Makassar menyampaikan tugas dan wewenang yang diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu melakukan penegakan hukum, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah dan melakukan pengawasan merger. Selain itu, melalui PP No. 17 Tahun 2013 jo UU No. 20 Tahun 2008, KPPU diamanatkan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Pengawasan pelaksanaan kemitraan yang dilakukan KPPU, semata-mata untuk melindungi pelaku umkm agar dapat tumbuh dan berkembang dari pelaku usaha mikro menjadi pelaku usaha kecil, dari kecil menjadi menengah dan dari pelaku usaha menengah menjadi pelaku usaha besar. Berbagai upaya telah dilakukan KPPU, salah satunya melalui pengawasan kemitraan dalam industri ritel modern.

Sementara itu, Pemerintah Daerah melalui kewenangan yang dimilikinya, dapat mengeluarkan regulasi mengenai ritel modern yang didalamnya mengatur mengenai pelaksanaan kemitraan antara toko ritel modern dengan pelaku umkm. “Paling tidak daerah mempunyai peraturan perundangan yang mengatur mengenai pengawasan kemitraan”, urai Aru.

Menyikapi hal tersebut, Sigit Purnomo menyampaikan Pemerintah Kota Palu meminta ritel modern untuk menyediakan fasilitas tempat usaha bagi pelaku umkm yang terbuat dari kontainer sebanyak dua buah untuk setiap gerai toko yang didirikan. Selain itu, peritel juga harus mengembangkan dan memasarkan produk unggulan umkm serta ikm di Kota Palu, melalui pola kemitraan.

Pemerintah Kota Palu menyadari bahwa saat ini belum memiliki regulasi yang mengatur mengenai toko ritel modern dan berharap KPPU dapat menjadi mitra kerja pemerintah, agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak bersinggungan dengan persaingan usaha tidak . “KPPU jangan hanya kondisional, tapi harus menjadi pendamping mental, melakukan pembinaan dari pelaku usaha besar kepada pelaku umkm” seperti yang diharapkan oleh Sigit. (cda)