Wujud Sinergisitas KPD KPPU Makassar Dengan Polda Sulsel Menindaklanjuti Perkara Persaingan Usaha

Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia pada dasarnya merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum persaingan yang terintegrasi. Saat ini banyak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang berada dalam cakupan hukum persaingan usaha yang didalamnya menjangkau aspek administratif dan pidana setelah atau post Putusan KPPU. “Atas dasar itulah KPPU menjalin kerjasama dan membuat Nota Kesepahaman dengan Kepolisian RI, yang diharapkan nantinya melalui kerjasama ini dapat terwujud koordinasi kedua lembaga tersebut sehingga penanganan perkara yang menjadi sasaran kerjasama lebih efektif dan efisien sesuai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga,” ujar Aru Armando pada saat melakukan Audiensi dengan AKBP Parojahan Simanjuntak yakni Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan yang berlangsung di Makassar pada Rabu 16 Mei 2018.

Dijelaskan oleh Aru, bahwa alur penanganan perkara persaingan usaha di KPPU berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya, sebab Perkara di KPPU adalah dimulai dari klarifikasi laporan, pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti, penyelidikan, pemberkasan, sidang majelis perkara sampai dengan menjatuhkan Putusan dengan pemberian sanksi berupa denda administratif. Selain itu laporan yang ditangani oleh KPPU tidak hanya berasal dari laporan yang masuk namun dapat dilakukan melalui inisiatif KPPU jika ada indikasi persekongkolan.

Sedangkan AKBP Parojahan Simanjuntak menyampaikan bahwa beliau mewakili pihak Polda Sulsel sangat menyambut baik inisiatif KPPU dalam upaya menjalin koordinasi dengan kepolisian daerah setempat terkait proses penanganan perkara persaingan usaha di Sulsel. Pihak Polda Sulsel akan senantiasa siap membantu KPPU dalam proses penanganan perkara persaingan usaha jika diminta dan diperlukan, sebab kedua lembaga mempunyai batasan kewenangan masing-masing yang harus tetap diperhatikan dan dijadikan pedoman.

Menanggapai hal tersebut dikatakan Aru, perlu sosialisasi kepada jajaran kepolisian ditingkat daerah dalam rangka memberikan pemahaman mendasar tentang latar belakang serta tujuan kerjasama KPPU dengan Polri, ruang lingkup kerjasama (pembinaan dan tukar menukar informasi) dan prosedur teknis atau pedoman kerjasama sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga, hal ini agar penegakan hukum persaingan usaha di Sulsel dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga diharapkan dapat menciptakan iklim usaha ekonomi masyarakat yang sehat dan kondusif.(dt)