Memperkuat Kerjasama, Ketua KPPU Kunjungi BI Sulawesi Selatan

Ketua KPPU, Kurnia Toha, pada hari hari Kamis 24 Mei 2018 berkunjung ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, untuk memperkuat kerja sama antara KPPU dengan pemangku kepentingan di Daerah. Dalam kunjungan ini, Kurnia Toha didampingi oleh Charles Pandji Dewanto selaku Sekretaris Jenderal KPPU, Aru Armando selaku Kepala KPD KPPU Makassar, dan Andi Zubaidah selaku Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, serta pejabat struktural KPPU lainnya.

“Salah satu program kerja Komisioner KPPU periode 2018-2023 adalah mengawasi industri e-commerce, disamping melanjutkan program kerja Komisioner KPPU sebelumnya pada bidang keuangan dan perbankan”, papar Kurnia Toha dihadapan Dwityapoetra Soeyasa selaku Direktur dan beberapa Manajer Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sementara itu, pada bidang pangan, KPPU juga mencermati mengenai fluktuasi harga komoditas pangan, apakah pembentukan harga tersebut disebabkan oleh permintaan dan penawaran, atau harga tersebut terbentuk karena ada persaingan usaha tidak sehat. “saya tidak setuju menggunakan pendapat harga termurah, tetapi lebih tepatnya harga yang normal dan kompetitif”, urai Kurnia Toha.

Mewakili Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Dwipoetra menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua KPPU karena bersedia berkunjung ke Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Dalam pemaparannya, bahwa komoditas beras, bawang merah, cabai merah sejak tahun 2012 sampai dengan 2016, merupakan komoditas penyumbang inflasi di Sulsel. Hal ini disebabkan karena rantai perdagangan yang relatif panjang dan belum sepenuhnya efisien, pola pembentukan harga yang dominan mengikuti harga tertinggi, pengambilan margin yang relatif tinggi di tiap mata rantai perdagangan, serta jarak antara sentra produksi dan daerah konsumen yang relatif jauh.

Panji menambahkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang tidak mempunyai sistem manajemen stok komoditas pangan yang baik dan juga tidak memiliki data valid mengenai kebutuhan serta jumlah pasokan komoditas pangan. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah hendaknya berkerjasama dan bersinergi dalam bertukar informasi dan data, hal ini bertujuan untuk memberikan data yang valid sehingga kebijakan yang diambil pemerintah tepat sasaran dan mudah dilaksanakan. (cda)