Diskusi Hukum Persaingan Usaha dan Pembangunan Ekonomi di Competition Corner Universitas Hasanuddin

Dalam rangka menanamkan prinsip persaingan usaha, KPPU KPD Makassar telah melaksanakan diskusi mengenai persaingan usaha di pojok persaingan usaha (Competition Corner) KPPU di Universitas Hasanuddin Makassar. Kegiatan diskusi dilaksanakan pada hari Jumat 11 Mei 2018, menghadirkan narasumber Aru Armando Kepala KPD KPPU Makassar, dan Anas Iswanto Anwar selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dihadapan 30 peserta dari mahasiswa, Aru Armando menyampaikan bahwa KPPU merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan memiliki tugas utama yaitu penegakan hukum, advokasi kebijakan, notifikasi merger, dan tugas tambahan yaitu pengawasn pelaksanaan kemitraan sesuai UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan PP No. 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008.

“KPPU adalah lembaga negara independen yang salah satu tugasnya adalah menegakkan pelaksanaan UU. No. 5 Tahun 1999. Tentu dalam memutuskan sebuah perkara mengenai pelanggaran hukum persaingan usaha diperlukan perangkat analisis dari keilmuan yaitu ilmu ekonomi dan ilmu hukum yang saling berkaitan”, pungkas Aru Armando.

Aru Armando menambahkan bahwa “beberapa pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang pernah KPPU diputuskan misalnya Kartel SMS, Ban, dan komoditas pangan lainnya.

“Selain itu KPPU juga memberikan saran pertimbangan terkait kebijakan pemerintah yang dianggap bersinggungan dengan UU No. 5 Tahun 1999, misalnya KPD KPPU Makassar pada awal tahun ini telah melakukan advokasi kebijakan terkait penjualan Gabah Kering Panen di Kabupaten Mamuju yang melarang petani untuk menjual GKP keluar Mamuju yang diatur lewat Peraturan Bupati. KPD KPPU Makassar meminta agar Perbup tersebut untuk direvisi dan Pemerintah Kabupaten Mamuju sepakat untuk merevisi Perbup tersebut berdasarkan masukan dari KPPU KPD Makassar”, pungkas Aru Armando.

Sementara itu Anas Iswanto Anwar selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin menyampaikan dalam materinya bahwa “dalam perjalanannya sebagai bangsa yang merdeka, Negara Republik Indonesia baru menganggap penting Persaingan Usaha yang Sehat pada tahun 1999 setelah 54 tahun merdeka, suatu proses belajar yang cukup panjang. Setelah 50 tahun lebih Negara Indonesia merdeka barulah lahir Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

Anas Iswanto menambahkan “bahwa peran lembaga KPPU sebagai pengawas persaingan usaha agar berjalan dengan sehat dan fair antar pelaku usaha sangat penting dan sudah terbukti dengan beberapa perkara kartel yang telah diputuskan KPPU, seperti kartel SMS, Ban, dan komoditas pangan lainnya, yang sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.’’ (rm)