Sinergi KPD KPPU Makassar Bersama Polda Sulsel Berantas Kecurangan Dalam Tender Dan Kartel Pangan

Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Makassar Aru Armando menyatakan, “pesta demokrasi yang berlangsung tahun ini cenderung memunculkan praktik monopoli pengadaan barang dan jasa”, hal tersebut disampaikan langsung pada saat Audiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Umar Soeptono yang berlangsung pada hari Senin tanggal 1 Maret 2018 bertempat di ruang pimpinan Kapolda Sulsel Makassar. Turut hadir mendampingi, Dit Reskrimsus, Yudhiawan  dan Amir selaku Subdit Indag.
Dijelaskan Aru Armando, bahwa Pilkada serentak yang berlangsung di Indonesia, termasuk Sulsel berpotensi memunculkan praktek persekongkolan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Apalagi jika ditelisik, di Sulsel pernah terdapat Perkara terkait tender logistik Pemilihan Kepala Daerah. Dijelaskan oleh Aru, bahwa terkait praktek kecurangan dalam tender jika ditemukan ada indikasi kerugian Negara maka akan dikoordinasikan penanganannya kepada Polda Sulsel.
“Mekanisme pengawasan tender atau proyek pengadaan barang/jasa memang harus diperketat baik ditingkat nasional maupun di daerah untuk memberantas kecurangan yang dilakukan oknum tertentu untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, oleh karena itu Polda Sulsel akan menyatakan kesediaannya untuk bersinergi dengan KPPU dalam memberantas praktek kecurangan dalam tender”, tutur Umar Soeptono menanggapinya.
Selain permasalahan terkait pengadaan barang/jasa, dilain sisi sinergitas KPPU dengan Kepolisian adalah terkait permasalahan di sektor pangan yang dapat merugikan masyarakat, seperti kelangkaan dan kenaikan harga komoditas pangan. “Perlu dilakukan koordinasi, antisipasi dan mencari solusi guna menyelesaikan permasalahan tersebut dalam wadah Satgas Pangan,” ujar Yudhiawan.

Menutup kegiatan audiensi tersebut, Polda Sulsel dan KPD KPPU Makassar bersepakat untuk bersinergi tidak hanya terkait pengawasan pada praktek kecurangan dalam tender, namun juga mengefektifkan upaya penanganan permasalahan di sektor pangan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.