Media Visit Dengan LKBN Antara

Dalam rangka mempererat hubungan kerjasama dengan Media, pada tanggal 6 Maret 2018, KPD Makassar yang dipimpin oleh Aru Armando, selaku Kepala KPD, didampingi oleh Yunan Andika Putra, selaku Kepala Bagian Penegakan Hukum dan Dahliana Tanur selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha telah melakukan media visit bertempat di Kantor LKBN Antara Makassar.
Dalam kesempatan tersebut, KPD Makassar telah diterima oleh La Ode Masarafi selaku Kepala Biro Sulselbar didampingi oleh Suryani selaku Redaktur Perekonomian, dan Hasanuddin selaku Reporter. Aru Armando menyampaikan terkait dengan tugas dan fungsi KPPU dalam bidang penegakan hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sampai dengan menjatuhkan putusan dengan sanksi denda Rp. 1- Rp. 25 miliar. Dalam bidang kebijakan persaingan, KPPU berwenang memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan kebijakannya yang bersinggungan dengan UU No. 5/1999. Terkait dengan tugas notifikasi merger, pelaku usaha yang melakukan merger dengan nilai asset total melebihi Rp. 2,5 triliun wajib melaporkan kepada KPPU dan yang terakhir Bidang Pengawasan Kemitraan dimana melalui PP No. 17/2013 KPPU diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kemitraan antara pelaku usaha besar dan menengah dengan pelaku usaha kecil dan mikro.

Belum lama ini KPD Makassar telah memberikan saran dan rekomendasi kepada Bupati Mamuju terkait dengan pelaksanaan SK Bupati No. 188.45/199/KPTS/II/2018 tentang Tata Kelola Perdagangan dan Distribusi Gabah Kering Panen yang melarang perdagangan Gabah Kering Panen keluar dari Mamuju. Menanggapi SK tersebut, KPD Makassar telah menyampaikan kepada Bupati bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan UU No. 5/1999 dan saran tersebut telah ditindaklanjuti Bupati dengan merevisi SK tersebut.
Terkait dengan Tugas Pengawasan Kemitraan, KPD Makassar fokus dalam kegiatan kemitraan semu yaitu hubungan kerjasama yang dibuat seolah-oleh menganut sistem kemitraan agar bisa mendapatkan benefit tertentu dan juga melakukan pengawasan terhadap kemitraan yang berdampak pada terjadinya pengendalian yang dilakukan pelaku usaha besar dan menengah terhadap pelaku usaha mikro dan kecil.

Sedangkan pada bidang penegakan hukum, saat ini KPD Makassar mempunyai prioritas dalam melakukan pengawasan terhadap logistik pilkada, sebagaimana diketahui pada tahun ini selain pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, terdapat 12 Kabupaten/Kota melaksanakan pemilihan Bupati/Walikota. Sejalan dengan tahun politik ini KPD Makassar juga telah mewacanakan agar kepala daerah mempunyai komitmen dan visi perekonomian yang pro persaingan usaha sehat yang ditanggapi positif oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang akan memasukkan materi persaingan usaha dalam debat kandidat.
Aru Armando berharap dengan Hubungan baik yang tercipta dengan media selama ini dapat mempermudah masyarakat mengetahui kinerja KPPU. Laode menanggapi hal tersebut dangan mengucapkan terima kasih kepada KPD Makassar atas terus dijaganya hubungan baik sampai saat ini sehingga dapat meningkatkan silaturahmi dalam fungsi pengawasan pada bidang tugas yang berbeda karena LKBN Antara sebagai BUMN yang ditunjuk sebagai “juru bicara” pemerintah bertanggungjawab dalam mempublikasikan kinerja-kinerja KPPU demi kepentingan publik.(yap)