KPPU Sosialisasikan Proses Penegakan Hukum Persaingan Usaha Kepada Pemerintah Kabupaten Gowa

Sungguminasa, Hari Senin pagi, 12 Maret 2018, KPPU mensosialisasikan UU No. 5 Tahun 1999 dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha dihadapan Bupati dan Wakil Bupati Gowa, Serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa.

Nawir Messi, Anggota Komisioner KPPU dan Aru Armando selaku Kepala KPD KPPU Makassar bertindak sebagai Pemateri dalam sosialisasi yang diselenggarakan di Kantor Bupati Gowa.

Adnan Purichta Ichsan, Bupati Gowa, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPPU, karena bersedia memberikan sosialisasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa. “Saat ini kami sudah bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, agar dalam menjalankan tugas kami tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku, dan kami harap KPPU dapat memberikan pendampingan juga, agar kami tidak melanggar UU No. 5 Tahun 1999”, tambah Adnan.

Nawir Messi menyampaikan bahwa sebelum dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999, kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu dikuasai oleh segelintir pelaku usaha yang memiliki akses kepada kekuasaan dan sumber ekonomi. Kemudian, DPR RI menginisiasi pembentukan UU Persaingan Usaha untuk mengisi kekosongan hukum mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Ditambahkan Nawir, KPPU merupakan Lembaga Negara yang dibentuk oleh UU No. 5 Tahun 1999, memiliki tugas dan kewenangan dalam penegakan hukum, advokasi kebijakan, pengendalian merger, dan melakukan pengawasan kemitraan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 20 Tahun 2008.

“Sebagian besar perkara yang ditangani oleh KPPU merupakan perkara tender, maka KPPU berharap setelah sosialisasi ini, tidak ada perkara mengenai tender yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Gowa”, tegas Nawir.

Sementara itu, dalam paparannya Aru Armando menyampaikan perkara tender di KPPU banyak berasal dari Sulsel, dan seringkali melibatkan ASN. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti Pokja atau pihak pemerintah terlibat dalam pengaturan persekongkolan, KPPU tetap tidak dapat memberikan sanksi bagi ASN. Namun, KPPU dapat melimpahkan ASN kepada aparat penegak hukum, apabila ternyata dalam pengaturan tender tersebut terdapat kerugian negara.