KPD KPPU Makassar Satukan Persepsi Dengan Dinas Perdagangan Sulsel Terkait Industri Perberasan

Makassar, Menyikapi harga beras yang berfluktuatif belakangan ini, membuat KPD KPPU Makassar dan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan bertemu dalam Forum Grup Diskusi mengenai “Industri Beras di Sulsel”. Diskusi yang dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Maret 2018, di Kantor Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dihadiri oleh Hadi Basalamah selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Aru Armando, Kepala KPD KPPU Makassar, serta pihak lain yang terkait.

Pembicara pada diskusi ini, Hadi Basalamah, menyampaikan bahwa fenomena harga beras yang berfluktuatif belakangan ini merupakan imbas dari tidak validnya data produksi, data kebutuhan, dan data stok beras nasional. Oleh karenanya, Pemprov Sulsel telah membuat sistem manajemen stok beras yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga di Sulsel hampir tidak ada operasi pasar untuk komoditas beras, karena data produksi dan stok beras yang valid.

“Sulsel mempunyai stok beras yang berlebih, bahkan banyak beras dari Sulsel yang perdagangkan antar pulau. Tingginya harga beras lebih disebabkan karena kekurangan stok beras di Pasar Beras Induk Cipinang dan kami mendukung saran KPPU kepada pemerintah untuk mendirikan pasar induk beras di daerah”, urai Hadi.

Aru Armando menyampaikan bahwa KPPU mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, asalkan sesuai dengan peraturan perundangan, khususnya UU No. 5 Tahun 1999. Pemerintah, pelaku usaha, dan instansi lain yang terkait dengan industri perberasan harus duduk bersama dan saling terbuka menyampaikan data yang valid, tujuannya untuk menemukan formulasi kebijakan yang tepat dan langkah konkret untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.

“Jangan sampai terjadi langkah yang kontraproduktif dengan pelarangan perdagangan beras antar daerah, akibat tidak adanya keterbukaan diantara pemangku kepentingan pada industri perberasan di Sulsel”, tegas Aru.(cda)