Internalisasi Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Provinsi Gorontalo

Bertempat di Ruang Huyula, Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo, tanggal 22 Maret 2018, Aru Armando, Kepala KPD KPPU Makassar memberikan materi mengenai persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dihadapan seluruh Dinas PU, ULP dan LPSE seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo, serta Tim Teknis Katalog Daerah.

Averus, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Provinsi Gorontalo menyampaikan, acara yang digagas oleh Biro Pengadaan Provinsi Gorontalo ini merupakan hal yang penting, karena Pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan saja bernilai signifikan dalam setiap pengganggaran baik melalui APBD maupun APBN, namun perlu dilakukan penyempurnaan terus menerus, bebas dari segala penyimpangan agar kualitasnya akan lebih baik dari waktu ke waktu.

“Untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam setiap pengadaan barang/jasa, kami mengundang KPPU untuk memberikan masukan dan pengetahuan terkait hal-hal yang dilarang dan bersinggungan dengan persaingan usaha, sehingga Pokja dalam melakukan tugas-tugasnya dapat menjalankannya dengan baik”, ungkap Averus.

Aru memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini, karena merupakan salah satu upaya pencegahan yang juga dilakukan oleh KPPU agar dalam melaksanakan proses lelang, Pokja mengetahui hal-hal yang dilarang dan dapat bersinggungan dengan persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu melalui kegiatan seperti ini Pokja dapat mewujudkan instrumen pengadaan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan di Provinsi Gorontalo.

“Khusus terkait Pengadaan Barang/ Jasa terdapat satu pasal dalam UU yaitu Pasal 22 tentang Persekongkolan, Pokja diharapkan lebih hati-hati dalam melakukan proses lelang khususnya tahap evaluasi dokumen penawaran, jangan sampai terjerumus ikut dalam hal persekongkolan untuk memenangkan pelaku usaha tertentu” ungkap Aru Armando

Ditambahkan Aru, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti Pokja atau pihak pemerintah terlibat dalam persekongkolan, KPPU tidak dapat memberikan sanksi bagi ASN. Namun, KPPU dapat melimpahkan bukti persekongkolan yang melibatkan ASN kepada aparat penegak hukum lain seperti KPK dan Kejaksaan, apabila dalam proses pengaturan tender tersebut terdapat kerugian negara. (hbc)