Internalisasi Prinsip Persaingan Usaha Dalam Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sawerigading

Dalam rangka internalisasi prinsip persaingan usaha, KPPU telah melaksanakan kuliah umum hukum persaingan usaha di Universitas Sawerigading Makassar. Acara yang dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Maret 2018, menghadirkan pemateri Gopprera Panggean selaku Direktur Penindakan, Aru Armando, selaku Kepala KPD KPPU Makassar, dan Asmah selaku Dekan Fakultas Hukum.

Dihadapan sekitar 80 peserta mahasiswa dan dosen, Gopprera menyampaikan KPPU dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan memiliki tugas utama dalam penegakan hukum, advokasi kebijakan, pengendalian merger, serta tugas tambahan melaksanakan pengawasan kemitraan sesuai UU No. 20 Tahun 2008.

“Terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar UU No. 5/1999, KPPU dapat memberikan sanksi administratif, berupa denda antara 1-25 miliar rupiah, penghentian perjanjian, dan dapat merekomendasikan pencabutan izin usaha kepada instansi yang berwenang”, urai Gopprera.

Selanjutnya, dalam penyampaiannya Aru memaparkan besarnya kerugian yang diterima oleh masyarakat, akibat kartel sms yang mencapai 2 triliun rupiah.

Dalam industri penerbangan, KPPU meminta agar dibuka kesempatan bagi pelaku usaha lain, sehingga memunculkan persaingan. Saat ini terbukti, Garuda Indonesia dapat bertahan, bahkan sekarang menjadi maskapai terbaik di ASEAN.

Sementara itu, Asmah, Dekan Fakultas Hukum, menyampaikan bahwa Universitas Sawerigading telah menempatkan hukum persaingan usaha sebagai mata kuliah wajib di awal semester. Tidak hanya itu, setiap tahunnya Fakultas Hukum selalu mengirimkan perwakilan mahasiswanya untuk mengikuti KKN di KPD KPPU Makassar.

“Universitas Sawerigading membuka klinik hukum yang tidak hanya menerima konsultasi terkait permasalahan perdata atau pidana saja, tetapi juga permasalahan persaingan usaha tidak sehat”, ungkap Asmah. (Ybc)