Pilkada Serentak dan Komitmen Pro Persaingan Usaha Sehat

Pemimfoto artikel fajar di websitepin masa depan itu, tidak cukup hanya bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Lebih dari itu, pemimpin masa depan harus punya visi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya.

Salah satu cara mencapai itu, adalah komitmen untuk menerapkan prinsip persaingan usaha sehat dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Tidak bisa dipungkiri, era otonomi daerah dewasa ini menjadikan posisi seorang kepala daerah menjadi demikian menarik. Pangkat berbintang dan jabatan prestise sekelas Menteri pun ditanggalkan demi kontestasi demokrasi yang sedianya serentak dilaksanakan di seantero republik. Tentu, semua harus dipandang positif sebagai bentuk kiprah dan pengabdian membangun daerah untuk semakin maju dan sejahtera.

Di era otonomi, daerah saat ini memang lebih leluasa mengelola sektor perekonomian. Keleluasaan ini tentu harus diberikan koridor agar setiap daerah melalui kepala daerahnya dalam menerbitkan Peraturan dan/atau kebijakan tidak melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya. Dalam konteks peraturan dan kebijakan perekonomian, salah satu hal mendasar yang harus diperhatikan oleh Kepala atau Calon Kepala Daerah adalah pemenuhan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan data yang dikutip dari situs Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2016, sebanyak 3,143 aturan telah dicabut karena bersifat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, diskriminatif serta tumpang tindih. Pencabutan tersebut dilakukan setelah Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor:582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi. Namun demikian, kedepan, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan untuk membatalkan Perda mesti lewat Mahkamah Agung.

Ciri-ciri peraturan dan/atau kebijakan yang tidak memenuhi prinsip persaingan usaha yang sehat diantaranya adalah: pembatasan atau hambatan untuk orang perorangan, badan hukum atau badan usaha untuk berkegiatan usaha, baik keluar maupun kedalam; memberikan perilaku khusus kepada pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tertentu; membatasi inovasi dan sebagainya.

Dalam konteks investasi di daerah, peraturan/kebijakan yang dikeluarkan di suatu wilayah akan berkorelasi secara lurus dan terukur. Pemodal pasti akan berhitung potensi keuntungan yang didapatkan secara ekonomis jika menyuntikkan modal atau investasinya. Salah satu indikatornya adalah kemudahan berusaha, yang didalamnya meliputi kemudahan berbisnis (doing business) tanpa embel-embel pungutan dan/atau persyaratan yang mempersulit dan cenderung diskriminatif.

Oleh karena itu, komitmen seorang kepala daerah dalam menerbitkan peraturan/kebijakan yang memenuhi prinsip persaingan usaha sehat mutlak diperlukan. Karena komitmen ini akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya ke daerah. Sebaliknya, jika komitmen kepala daerah rendah, dan cenderung mengistimewakan kroni atau kelompok tertentu, sudah pasti investor akan berpikir berkali-kali lipat. Dengan masuknya investasi, proses pembangunan akan berlangsung, menjadi titik awal dari terciptanya pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan di daerah yang lebih baik.

Rendahnya komitmen kepala daerah akan pemenuhan prinsip persaingan usaha sehat juga bertolak belakang dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance), dan dampaknya, berpotensi mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah salah satu biang keladi penyebab kemiskinan, karena kesejahteraan dari konsumen atau masyarakat berpindah dengan cara-cara yang tidak benar ke kantong oknum pelaku usaha, baik dilakukan dengan cara saling bekerjasama untuk melakukan praktik kartel, atau bahkan difasilitasi oleh kebijakan pemerintah yang tidak mengadopsi prinsip persaingan usaha sehat.

Untuk itu lah, pada momen Pilkada serentak yang meliputi 171 daerah di seluruh Indonesia, kita perlu memperluas wacana kepada khalayak pemilih tentang seorang pemimpin yang ideal. Di era perdagangan pasar bebas, di mana persaingan usaha sudah dilakukan lintas batas wilayah antar negara, maka kita perlu pemimpin atau kepala daerah yang bersih dan memiliki visi pembangunan perekonomian masyarakat yang berkeadilan dan pro persaingan usaha yang sehat. (aa – Koran Fajar, Senin, 19 Februari 2018)