KPD KPPU Makassar Kaji Larangan Jual Gabah Keluar Mamuju

IMG-20180205-WA0014KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang salah satu fungsinya yaitu melakukan advokasi kebijakan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Pada tanggal 5 Februari 2018, bertempat di Ruang Kerja Bupati, KPPU KPD Makassar yang diwakili oleh Hasiholan Pasaribu selaku Investigator, Rustan dan Rahmansah keduanya merupakan Staf KPD KPPU Makassar, telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Mamuju Provinsi Sulawesi Barat terkait Keputusan Bupati Nomor 188.45/120/KPTS/I/2018 tentang Tata Kelola Perdagangan Gabah Kering Panen. Hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Drs H Hasbi Wahid selaku Bupati Mamuju, Artis Efendi selaku Asisten I, Syamsul Suddin selaku Asisten II dan Sahmin Lihawa selaku Kepala Bagian Ekonomi.

Terkait Keputusan tersebut, terdapat klausul yang tidak memperbolehkan gabah kering panen diperdagangkan ke luar daerah Mamuju. Hal tersebut menuai pro kontra dikalangan petani dan pedagang pengumpul. Mereka menganggap dengan adanya kebijakan tersebut akan menimbulkan praktek monopoli terkait tata kelola gabah kering panen, khususnya di Kabupaten Mamuju. KPD KPPU Makassar akan melakukan review terhadap kebijakan tersebut agar tidak bersinggungan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, kemudian akan ditindaklanjuti dengan advokasi kebijakan ke Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Menanggapi pernyataan tersebut, Hasbi Wahid sangat mengapresiasi peran serta KPPU dalam melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersinggungan dengan persaingan usaha. Hal ini dapat mendorong Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Mamuju dapat menerapkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.(hp)