Beri Saran Tata Kelola Gabah, Bupati Mamuju Apresiasi KPD KPPU Makassar

foto pertama mamuju 7 feb 2018Mamuju (7/2/2018), Aru Armando, Kepala KPD KPPU Makassar memenuhi undangan Hasbi Wahid Bupati Kabupaten Mamuju terkait polemik Keputusan Bupati Kabipaten Mamuju Nomor 188.45/120/KPTS/I/2018 tentang Tata Kelola Perdagangan Gabah Kering Panen yang menjadi polemik di Kabupaten Mamuju. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati dihadiri juga oleh  Kapolres Kabupaten Mamuju, Dandim 1418 Mamuju, Perwakilan BULOG Mamuju, Perwakilan DPRD Kabupaten Mamuju, dan jajaran SKPD Kabupaten Mamuju serta perwakilan dari Petani, Pedagang, dan Mahasiswa di Kabupaten Mamuju.

Hasbi Wahid mengatakan Keputusan Bupati terkait Tata Kelola Perdagangan Gabah Kering Panen di Kabupaten Mamuju bertujuan sebagai stok cadangan Bulog dan mencegah inflasi karena tingginya harga beras di Kabupaten Mamuju. Namun, petani dan pedagang pengumpul meminta keputusan tersebut dicabut dan tata niaga diserahkan pada mekanisme pasar.

foto kedua mamuju 17 febSementara itu, Aru Armando mengatakan selain memenuhi cadangan Bulog, Keputusan itu juga bertujuan melindungi harga gabah di petani yang rentan dimainkan “oknum-oknum” tidak bertanggungjawab. Dalam penyusunannya,  Keputusan tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, adanya klausul melarang memperdagangkan gabah kering panen keluar dari Kabupaten Mamuju, merupakan entry barrier bagi pelaku usaha yang ingin masuk maupun keluar pada usaha tertentu dan bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999.

Aru menambahkan, “Kedepannya Keputusan Bupati terkait Tata Kelola Perdagangan Gabah Kering Panen di Kabupaten Mamuju, perlu ada perbaikan dan penyempurnaan dengan melibatkan KPPU, agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.”(hp)