Peranan KPPU Memberdayakan UMKM di Polewali Mandar

Peran serta KDSC_0249PPU turut serta memberdayakan pelaku UMKM melalui pengawasan kemitraan patut diacungin jempol. Hal ini diutarakan oleh Natsir Rahmat, Wakil Bupati Polewali Mandar pada saat pembukaan sosialisasi UU No. 5 Tahun 1999 dan Prinsip Persaingan Usaha dihadapan pelaku usaha UMKM di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar.(10/11)

“Banyak Pelaku UMKM yang masih kesulitan mengurus perizinan dan Pemerintah Polewali Mandar akan meringkas izin, sehingga UMKM hanya perlu mengurus satu izin usaha saja”, seperti yang dikemukan Natsir.

Kemitraan usaha memang sudah ada sejak lama, tetapi belakangan ini KPPU menemukan fakta adanya posisi yang tidak seimbang antara inti dengan mitranya. Hal inilah yang mendorong KPPU selalu mensosialisasikan pelaksanaan pengawasan kemitraan didaerah-daerah.

“Jangan sampai Pemerintah Daerah tidak tahu, ada pelaku UMKM yang ternyata dieksploitasi oleh intinya selaku perusahaan besar, proses pembuatan perjanjian kemitraan harus dikawal agar isinya mewakili hak dan kewajiban kedua belah pihak”, seperti yang disampaikan Ramli.

Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan posisi tawar yang dilakukan perusahaan besar terhadap mitranya, maka pelaku usaha umkm jangan segan untuk melaporkan kepada KPPU, karena kami akan menindaklanjutinya dengan melakukan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU.