KPPU Mewanti-wanti Pengusaha Kepala Sawit di Sulbar

mamuju tgl 9 nov gapki

“Kami mewanti-wanti kepada perusahaan agar tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk apapun, terutama dalam kemitraan dengan petani plasma”, tegas Ramli, Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Daerah Makassar, di hadapan pelaku usaha perkebunan sawit se-sulawesi, perwakilan Pemerintah Sulawesi Barat dan Asosiasi petani sawit dalam sosialisasi UU No. 5 Tahun 1999 dan Kemitraan di Hotel D’Maleo, Sulbar (9/11).

Muchtar Tanong, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Cabang Sulawesi mengungkapkan di Sulawesi terdapat areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Sulbar, Sulsel, Sulteng, dan Sultra.

Dari keempat provinsi tersebut, Sulbar-lah yang memiliki produksi CPO terbesar yaitu 318 ribu ton, disusul Sulteng 274,5 ribu ton, Sultra 79,4 ribu ton, dan Sulsel 55,2 ribu ton.

Tingginya potensi produksi CPO di Sulbar tentunya membawa angin segar bagi seluruh pihak, tidak heran di Sulbar mulai berkembang kebun kelapa sawit yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri maupun melalui kemitraan dengan perusahaan perkebunan.

Mengetahui adanya kemitraan pada industri sawit, KPPU hadir untuk memonitoring pelaksanaan perjanjian kemitraan pada industri sawit di Sulbar jangan sampai hanya menguntungkan inti dan plasma tidak memiliki posisi tawar yang baik.

Terlebih lagi adanya isu terkait penetapan harga pembelian TBS oleh perusahaan yang tidak transparan dan apabila penetapan harga tersebut berdasarkan aturan pemerintah, maka inti dan plasma harus mengikuti aturan tersebut. Namun, perhitungan komponen biaya yang dibebankan kepada petani harus dicantumkan dengan detil dan lengkap.

“Perjanjian kemitraan harus lengkap dan jelas dalam menjabarkan hak dan kewajiban antara inti-plasma, termasuk komponen biaya dalam pembelian harga TBS”, ungkap Ramli. (cda)