Harmonisasi Peraturan Dan Kebijakan Pemerintah Daerah Melalui Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha

ambon 3 NovAmbon (3/11) Bertempat di The Natsepa Resort dan Convention Hotel telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha dengan Narasumber Sukarmi dan Kamser Lumbanradja selaku Komisioner KPPU RI serta Ramli Simanjuntak selaku Kepala KPD KPPU Makassar. Hadir mewakili Gubernur Provinsi Maluku Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Drs. Abdul Halim Daties dengan peserta SKPD Prov.Maluku, Bagian Hukum, Bagian Ekonomi dan Dinas Perindustrian seluruh Kabupaten/Kota Se Provinsi Maluku, Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, akademisi dan media massa.

Diawali dengan sambutan Abdul Halim Daties yang menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran KPPU mengadakan kegiatan sosialisasi daftar periksa kebijakan persaingan usaha dimana agenda ini merupakan suatu kebahagiaan bagi dunia usaha di Provinsi Maluku. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan pembangunan perekonomian di seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi Maluku. Disampaikan bahwa terdapat 4 faktor dominan yang mempengaruhi daya tarik investasi di suatu daerah, yaitu kebijakan daerah, potensi ekonomi daerah, infrastruktur fisik serta faktor keamanan. Faktor kebijakan daerah tercermin dalam peraturan daerah. Diakui, masih banyak peraturan daerah yang cenderung menghambat investasi. Diharapkan kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan terkait upaya pengendalian persaingan usaha di daerah Maluku. Selain itu pengetahuan daftar periksa ini akan mencegah terjadinya penyusunan peraturan dan regulasi di daerah yang berpotensi bertentangan dengan asas umum persaingan usaha yang sehat.

Sukarmi Komisioner KPPU menyampaikan bahwa Ambon memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa khususnya di industri perikanan yang juga menjadi salah satu sektor strategis yang menjadi bidang garapan KPPU yaitu di bidang pangan. KPPU mempunyai kewenangan memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat dan daerah agar pemerintah pusat/daerah dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Beberapa perkara di KPPU adalah disebabkan kebijakan atau aturan yang bersinggungan dengan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga jika penegakan hukum dan pemberian saran dan kebijakan dapat dijalankan dengan baik diharapkan dapat terbentuk reformasi birokrasi ke depannya.

Kamser Lumbanradja dalam pemaparannya menambahkan, bahwa KPPU merupakan lembaga independen yang bertanggungjawab kepada Presiden dan DPR. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya untuk saran kebijakan KPPU memiliki produk yang disebut daftar periksa kebijakan persaingan, dengan muatan persaingan dimana peraturan yang akan disusun pemerintah harus inline dengan nilai persaingan usaha yang sehat. Fungsinya untuk menilai apakah kebijakan yang dibuat pemerintah sudah sesuai dan sebelum kebijakan dibuat telah dilakukan konsultasi dengan KPPU agar tidak telanjur disusun Peraturan yang kemudian berbenturan dengan prinsip persaingan, agar terjadi harmonisasi peraturan baik secara horisontal maupun vertikal. Alat ini telah menjadi tools bagi hampir semua otoritas persaingan usaha di dunia dan substansi dari daftar periksa ini diambil dari standar-standar yang ada di competition checklist yang disusun secara institusional oleh lembaga seperti OECD namun tentunya telah disesuikan dengan kondisi di Indonesia sehingga tidak terlalu sulit untuk diaplikasikan di Indonesia (dt).