KPPU Menjawab Kontroversi Revisi UU Persaingan Usaha

Fajar TV 29 Oktober 2016 foto 3 editKontroversi Revisi UU Persaingan Usaha terus mengemuka terkait penguatan kewenangan KPPU yang dirasa akan menghambat keberlangsungan usaha saat ini.

Opini yang berkembang mengatakan, belum saatnya KPPU memiliki kewenangan menggeledah, menyita, menyadap, dan memberikan sanksi 30 % dari omset penjualan kepada pelaku usaha yang terbukti bersalah. Sayangnya, pihak yang kontra tidak menyadari betapa sulitnya KPPU membuktikan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena ketiadaan kewenangan tersebut.

Menjawab hal itu, melalui diskusi interaktif yang diselenggarakan Fajar TV Makassar (29/10), KPPU KPD Makassar berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait opini yang berkembang saat ini.

“Sebenarnya pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap kewenangan baru KPPU, semata-mata kewenangan itu kami perlukan untuk membuktikan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terutama kartel dan mafia pangan. Penggunaan kewenangan itu diatur ketat dan bekerjasama dengan lembaga penegak hukum terkait”, tegas Ramli.

Kewenangan baru ini berguna dalam mengungkap perilaku kartel dan mafia pangan yang belakangan ini disorot oleh publik dan pemerintah. Kartel sendiri merupakan perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan antara pelaku usaha untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.

Kartel sangat sulit dibuktikan, tidak ada lagi kartel diatas kertas dan dilakukan terang-terangan, bahkan para pihak yang diduga melakukan kartel segera menyembunyikan atau menghapus bukti sebelum KPPU memanggil mereka.

Sekarang ini kartel dilakukan dengan email, telepon, sms, aplikasi perpesanan, bahkan obrolan biasa ditempat umum, apabila KPPU tidak memiliki kewenangan baru sulit untuk mengungkap kartel. Bilapun pelaku usaha terbukti melakukan kartel, denda maksimal hanya Rp 25 miliar. Padahal dampak kartel lebih besar dari itu bahkan bisa mencapai triliunan rupiah, maka wajar sanksi denda pelaku kartel rencananya maksimal 30% dari omset penjualan.

Belum lagi bila pelaku kartel merupakan perusahaan multinasional yang digerakkan dari luar negeri, bagaimana KPPU membuktikan hal itu bila tidak ada kewenangan untuk menggeledah, menyadap, dan menyita.

Kekhawatiran berbagai pihak bahwa KPPU akan menyalahgunakan kewenangan sebenarnya tidak berdasar, selama ini dalam penegakan hukum KPPU selalu bertindak berdasar aturan yang ketat. Apabila KPPU harus menggunakan kewenangan itu, tentunya tidak semua perkara perlu dilakukan penggeledahan dan hanya perkara pelik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak, baru kewenangan itu digunakan sesuai dengan persetujuan Anggota Komisioner KPPU Pusat.

“Kenapa pelaku usaha mesti takut dengan Revisi UU Persaingan Usaha, bila mereka melakukan praktik bisnis dengan baik dan jujur. Bahkan pelaku usaha yang diputus bersalah bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan Kasasi di Mahkamah Agung, jadi tidak benar KPPU akan menjadi lembaga superpower setelah UU Persaingan Usaha di revisi”, tegas Ramli.

Dalam revisi UU ini, pelaku usaha yang ingin melakukan penggabungan atau peleburan dan pengambilalihan saham terlebih dahulu harus melapor kepada KPPU, tujuannya untuk memberikan kepastian hukum. UU Persaingan Usaha yang ada saat ini meminta pelaku usaha melaporkan setelah aksi konsolidasi usahanya dan setelah diteliti ternyata melanggar ketentuan maka praktek tersebut harus dibatalkan, tentunya itu akan merugikan pelaku usaha bersangkutan.

Muara revisi UU Persaingan Usaha tidak hanya dalam penegakan hukum semata, tetapi yang lebih penting bagaimana menciptakan iklim bisnis yang adil bagi semua pelaku usaha, juga antisipasi upaya praktek kartel yang mungkin dilakukan oleh perusahaan multinasional pada era perdagangan bebas.

“Jangan sampai kartel dan mafia pangan telah merajalela, baru kita bingung ternyata regulasi yang ada tidak kuat dan tidak bisa mencegah terjadinya praktek itu”, terang Ramli. (cda)