KPD KPPU Makassar dan BI Provinsi Maluku Bersinergi Atasi Biaya Logistik

Ambon (19/9) Ramli SimanjuntakWhatsApp Image 2016-09-20 at 17.13.31 selaku Kepala KPD KPPU Makassar melakukan Diskusi dengan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku. Kegiatan tersebut sangat disambut baik dan diterima langsung oleh Wuryanto selaku Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku disampingi oleh Andy Setyo Biwado selaku Deputi Kepala Perwakilan Tim Ekonomi dan Keuangan beserta Unit Assesmen Ekonomi Keuangan yang bertugas pada masalah Inflasi yakni Aldy Pradana, Hujianto, Dwi Cahyo Ardianto dan Jodhi Satyagraha.

Dalam TPID, KPD KPPU Makassar telah rutin melakukan rapat-rapat kordinasi dengan beberapa BI diwilayah kerjanya yang meliputi 10 Provinsi yakni seluruh Sulawesi, Maluku dan Papua, ujar Ramli Simanjuntak. Disamping itu pula dijelaskan terkait tugas pokok, fungsi dan kewenangan KPPU yakni untuk mengawasi pelaksanaan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, melalui instrumen tugas dan kewenangannya melakukan penegakan hukum persaingan usaha, penyampaian saran dan pertimbangan, dan advokasi persaingan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk proses penanganan perkara di KPPU yaitu dengan menindaklanjuti laporan resmi yang masuk dan melakukan perkara inisiatif. Adapun pelapor bisa dari kalangan mana saja dan identitasnya akan dirahasiakan. Dari perkara yang masuk tersebut akan dilakukan penyelidikan, persidangan sampai adanya putusan yang inkracht. Sedangkan saran kebijakan pemerintah telah banyak dilakukan antara lain; tentang penataan dan pembinaan pasar modern dan usaha toko modern atau ritel, evaluasi kebijakan perkembangan perkebunan kelapa sawit dan kakao, analisis kebijakan persaingan dalam industri angkutan darat, pengendalian pemeliharaan peredaran unggas, evaluasi kebijakan industri gula dan minyak goreng, harga tiket, kebijakan taksi on line. Untuk kegiatan penyelidikan saat ini KPPU banyak menangani kasus-kasus kartel seperti; kartel daging sapi, daging ayam, bawang merah, gula pasir. Selain UU No.5 Tahun 1999, KPPU juga mengemban amanat dari UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan RPJMN 2015-2019. Amanah baru yang diemban KPPU ini berdasarkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Menurut Wuryanto menyatakan bahwa Perwakilan BI Maluku sama dengan kantor Perwakilan BI didaerah lainnya sebagai advisory pemerintah, salah satu tugasnya adalah pengendalian inflasi dan juga terlibat dalam anggota TPID bersama Pemerintah Provinsi Maluku. Selain itu diungkapkan pula bahwa harga tinggi belum tentu inflasi, namun ini tetap menjadi konsentrasi oleh KPPU terkait jika harga monoton naik pada angka tertentu saja. Di Maluku, yang menyebabkan inflasi adalah pada volatile food yang naik turun yang menyebabkan masyarakat tidak tenang dan pelaku usaha tidak dapat memprediksi harga. Permasalahan lainnya yang mempengaruhi inflasi adalah harga tiket khususnya penerbangan, hal ini tidak hanya terjadi di Maluku saja akan tetapi hal serupa dengan daerah lainnya di kawasan Indonesia timur. Hal lainnya yang membuat harga tinggi di Maluku adalah terkait tarif biaya logistik dan TKBM yang mahal. Saat ini ada 7 komoditas yang menjadi konsentrasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini jika dilakukan secara benar maka akan sangat membantu masyarakat. Peran logistik seharusnya juga menjadi perhatian bagi lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengatur regulasi, melakukan pengawasan dan menindak tegas jika terjadi kecurangan ataupun praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat yang menyebabkan harga naik salah satunya adalah pihak KPPU dengan bersinergitas dengan intansi terkait lainnya salah satunya adalah dengan BI. (dt)