Ketimpangan Ekonomi Berakibat Kartel

Kartel merupaDSC_6470 - papa ongkan kejahatan korporasi yang akan menyesengsarakan masyarakat karena menciptakan harga yang mahal. Saat ini, kartel tidak lagi disahkan melalui hitam di atas putih tetapi kartel yang dilakukan sekarang hampir tanpa jejak sehingga dalam melakukan penegakan hukum, KPPU jarang mendapat kesepakatan kartel pelaku usaha. Hal ini diutarakan oleh Syarkawi Rauf selaku Ketua KPPU dalam sambutannya pada acara “Diskusi Perekonomian, Kartel dan Ketimpangan Ekonomi” yang diadakan di Kedai Kopi Papa Ong Makassar (8/9).

Diskusi ini dihadiri lebih 50 peserta dari kalangan akademisi dan jurnalis yang dipandu oleh Dendy Sutrisno, serta menghadirkan narasumber yaitu Taslim Arifin dari Universitas Hasanuddin dan Nawir Messi selaku Anggota Komisioner KPPU.

“KPPU merupakan “anak kandung” reformasi yang dibentuk untuk mengawasi inefisiensi praktek bisnis yang tidak sehat. Tugas dan tanggung jawab KPPU tidak main-main karena harus mengawasi penguasaan pasar, mengawasi perilaku oligopoly, monopoli, kartel, dan sebagainya yang diciptakan oleh korporasi maupun hasil dari kebijakan pemerintah. KPPU juga harus mencegah persekongkolan antara “oligopoli ekonomi” dan “oligopoli politik” yang mengakibatkan “biaya transaksi” dalam suatu perencanaan kebijakan maupun praktek konspirasi yang canggih,” seperti yang diutarakan oleh Taslim.

Biaya Interkoneksi adalah isu hangat yang diangkat oleh Nawir Messi, secara kasat mata penurunan biaya interkoneksi dapat menguntungkan konsumen. Namun, setelah KPPU berdiskusi dengan Kemenkominfo diperoleh fakta tingginya beban biaya off nett yaitu biaya yang dikenakan kepada pelanggan ketika menghubungi kepada operator lain yang mencapai 4-9 kali lipat dari biaya interkoneksi sebesar Rp 250/menit.

Tingginya biaya offnet merupakan implikasi dari pemberlakuan biaya on nett yaitu biaya panggilan kesesama pelanggan dalam satu operator yang mendekati Rp 0/detik, padahal operator telekomunikasi non BUMN meminta penurunan biaya interkoneksi dari Rp 250/menit menjadi Rp 200/menit.

KPPU juga menyoroti rencana kebijakan pemerintah terkait “network sharing” yang bertujuan agar operator non BUMN dapat menggunakan jaringan telekomunikasi seluler milik operator BUMN. “Apabila kebijakan itu diberlakukan, maka rakyat Indonesia akan mensubsidi operator non BUMN milik asing yang menghindari kewajibannya untuk membangun infrastruktur telekomunikasi akbiat dari kontrak linsensi yang diperoleh mereka. Padahal pembangunan infrastruktur telekomunikasi merupakan aset Negara yang dipisahkan dan menggunakan uang pajak masyarakat Indonesia”, tegas Nawir.(cda)