Persekongkolan dalam Tender dan Pelelangan Diawali dari Niat Para Pelaku

DSC_1132-Medium1Mamuju (23/04), Dalam kesempatan ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Daerah Makassar melakukan Audiensi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kedatangan Ramli Simanjuntak selaku Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Makassar didampingi staf sangat disambut baik dan diterima langsung oleh Plt.Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat DR.H.Muh.Jamil Barambangi, M.Pd. didampingi oleh Asmar selaku Kepala Bagian Ekonomi Biro Ekonomi Pembangunan. Selain itu kegiatan ini menghadirkan pula Suparman selaku Sekretaris Dinas Perkebunan, Abdul Rahim selaku Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan, Andi Hilaluddin selaku Kasubag LPSE beserta beberapa Pokja dan staf ULP.

Ramli Simanjuntak menuturkan bahwa kegiatan Audiensi merupakan suatu bentuk advokasi kepada Pemerintah daerah setempat guna upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPPU bagi pemangku kepentingan terkait seperti LPSE, ULP,  dan Pokja lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat agar dapat lebih memahami UU No.5 Tahun 1999 khususnya terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Diharapkan pula melalui kegiatan ini KPPU khususnya KPD Makassar dapat menjalin hubungan kerjasama kelembagaan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sehingga dapat mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak.

Untuk dapat lebih memahami terkait Lembaga KPPU beserta tugas dan kewenangannya, Ramli Simanjuntak memberikan penjelasan terkait KPPU yang merupakan Komisi yang dibentuk berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memiliki 2 (dua) tugas pokok yaitu melakukan penegakan hukum dan pemberian saran kebijakan kepada pemerintah.

Menanggapi pemaparan dari KPPU, Muh.Jamil Barambangi menuturkan bahwa Tender yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat terbuka secara umum sesuai dengan aturan, adapun selama ini pihak yang selalu memenangkan Tender lebih dominan pada pelaku usaha dari luar disebabkan pelaku usaha lokal kebanyakan tidak memenuhi kualifikasi persyaratan. Untuk itu harus dapat dibuat keterikatan regional maupun lokal kepada para pelaku usaha yang ingin melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak atau retribusi.

Sedangkan kesalahan atau kecurangan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa bukan kesalahan pada pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa namun terletak pada mindset dan niat kurang baik dari pelakunya yang menghalalkan berbagai macam daya dan upaya sehingga terkesan profit oriented. Oleh karena itu, perlu ada komitmen dalam upaya menghindari terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam Tender.

Namun pun demikian, keberadaan KPPU diharapkan tidak hanya memfokuskan kegiatan pada penegakan hukum namun lebih cenderung melakukan kegiatan advokasi dan sosialisasi dalam rangka pencegahan serta melakukan pemantauan dan pengawasan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.